Sabtu, 13 Januari 2018 10:35

Dr. Wagoen Unjani : Mahar Politik Itu Bisa Pra atau Pasca Pemilihan

​Dr. Wawan Gunawan, Direktur Eksekutif Eksplorasi Dinamika dan Analisa Sosial (EDAS) Bandung dan Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Unjani Cimahi.
​Dr. Wawan Gunawan, Direktur Eksekutif Eksplorasi Dinamika dan Analisa Sosial (EDAS) Bandung dan Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Unjani Cimahi. [Dok Pribadi]

Limawaktu.id - Partai Gerindra menampik tudingan La Nyalla Mahmud Matalitti terkait mahar politik dengan merujuk pengusungan Jokowi - Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2012 dan Ridwan Kamil pada Pilwalkot Bandung 2013 yang diklaim tanpa mahar politik. Hal tersebut dibenarkan Ridwan Kamil (RK) melalui kicauan di akun twitter yang menyatakan bahwa Prabowo dan Gerindra tidak meminta mahar sepeser pun untuk tiket pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Eksplorasi Dinamika dan Analisa Sosial (EDAS) Bandung, Dr. Wawawan Gunawan yang akrab disapa Wagoen menyatakan satu dua kasus tidak bisa dijadikan bahan kesimpulan.

"La Nyalla bilang ada mahar politik di Gerindra, RK bilang tidak ada mahar politik di Gerindra. Hati-hati itu kasuistis, jangan salah mengambil kesimpulan. Kalau La Nyalla bilang ada mahar politik maka jangan lalu berkesimpulan ada mahar politik, itu hanya kasus La Nyalla dengan Gerindra. Kalau RK bilang tak ada mahar politik di Gerindra maka jangan lantas disimpulkan bahwa mahar politik tidak ada di Gerindra, itu hanya kasus RK dengan Gerindra. Masyarakat jangan dijejali oleh kesimpulan yang mentah".

Menurut Wagoen yang juga dosen Magister Ilmu Pemerintahan UNJANI Cimahi, menuturkan bahwa istilah istilah mahar hanya ada saat calon suami hendak menikahi calon istri.

"Kalau kemudian ada istilah mahar politik maka harus dimengerti dulu apa yang dimaksud degan mahar politik. Saya melihatnya dari sisi ekonomi klasik, sistem barter lalu diperhalus oleh istilah tidak ada makan siang yang gratis, lalu menjadi take and give atau menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. semuanya sama saja merujuk pada prinsip barter yakni perilaku tukar menukar sesuatu karena dua belah pihak menyepakatinya".

Adapun mahar itu pra atau pasca pilkada tergantung kesepakatan, "Apakah setor uang dahulu kepada parpol agar bisa dicalonkan atau bisa juga tidak setor dahulu ke parpol tapi setelah menang harus dapat jatah proyek atau harus mendukung seseorang untuk menjadi presiden misalnya", jelas Wagoen.​​

"Dulu konon RK tidak setor mahar kepada Gerindra tapi RK diwajibkan memenangkan Prabowo di Kota Bandung saat Pilpres 2014, lalu beda degan La Nyalla yang konon katanya harus setor mahar dulu baru diusung".

Jika mahar politik kita sepakati mengacu  pada konsep barter sebagaimana ada dalam teori ekonomi maka sudah bisa dipastikan mahar politik sebagai give dari sang calon agar dapat rekomendari sebagai take dari parpol pengusung akan berlaku di belahan dunia mana pun. Sistem barter adalah bersifat universal walau dengan istilah yang berlainan.

"Ada yang bilang sebagai political cost, biaya operasional, biaya saksi. Apapun itu namanya tetap saja itu menggambarkan sistem barter. Dalam konteks pilpres dan atau pilkada, mahar politik menunjukan bahwa demokrasi itu berbiaya tinggi bahkan sangat mahal", pungkasnya. (jk)