Sabtu, 13 Januari 2018 10:21

Dr. Muradi Unpad: Mahar Politik Itu Money Politics, Bukan Political Cost

Ilustrasi
Ilustrasi [Net]

Istilah Mahar Politik memanaskan suhu politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, setelah Bakal Calon Gubernur Jawa Timur La Nyalla Mahmud Matalitti bernyanyi dan menuding Prabowo Subianto dan elite Partai Gerindra meminta mahar politik untuk rekomendasi pencalonannya. Elite Gerindra membantah dan berdalih bahwa uang yang diminta merupakan biaya politik (political cost) yang wajar dalam setiap pesta demokrasi.

Berikut wawancara Jumadi Kusuma bersama Dr. Muradi Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung yang dihubungi limawaktu.id, Jumat (12/1/18).

Apakah mahar politik itu sesuatu yang wajar ? 

Mahar politik dalam banyak kajian politik tidak lazim, namun praktiknya menjadi kelaziman dan terjadi pada sistem politik yang mana demokrasinya tidak memberikan ruang bagi publik untuk direkrut secara terbuka oleh parpol. Transaksi politik pada derajat tertentu salah satunya tercermin dari adanya mahar politik.

Apa perbedaan mahar politik dengan biaya politik ?

Biaya politik dianggap sebagai bagian dari pembiayaan politik yang mencakup biaya politik pemenangan, diantaranya untuk kampanye, mobilisasi, saksi hingga pengawasan yang lebih teknis atas penyelenggaraan kontestasi demokrasi, dan karenanya dianggap legal dan harus dilaporkan penerimaan dan pemanfaatannya.

Sedangkan mahar politik adalah praktik politik uang (money politics) yang bukan bagian dari pembiayaan politik. Bersifat informal dan cenderung ilegal dan disejumlah negara demokrasi dilarang keras. Karena masuk dalam kategori politik uang.

Apakah di negara-negara maju yang demokratis ada juga mahar politik ?

Mahar politiknya bukan berkaitan dengan dikeluarkannya rekomendasi, tapi lebih pada bagian dari upaya untuk pemenangan kontestasi. Dana yang ada, dijadikan prasyarat untuk dimanfaatkan sebagai bagian dari target pemenangan, sehingga karena itu dianggap legal dan tidak masuk kategori politik uang.

Apa yang seharusnya dilakukan negara dan partai politik menyikapi fenomena mahar politik ?

Ada simbiosis mutualisme antara parpol dengan kandidat pemilukada. Selama itu ada, maka negara harus bisa memutus mata rantai tersebut. Salah satunya mempertimbangkan kemungkinan negara meng-cover pendanaan politik secara penuh. Sementara parpol bisa juga mempertimbangkan pendanaan gotong royong agar mampu secara mandiri menutupi pembiayaan politiknya.

Apakah fenomena ini terjadi di negara-negara dengan sistem demokrasi liberal ?

Bukan hanya di negara dengan sistem demokrasi liberal saja, tapi juga negara dengan tradisi politik dan demokrasi yang masih muda membuat hal tersebut mungkin sekali terjadi. Karena hal tersebut berkaitan dengan kedewasaan politik, budaya politik serta siatem politik yang ada. (jk)*

Baca Lainnya