Limawaktu.id,- Kependudukan merupakan masalah bersama yang membutuhkan peran serta dan kepedulian semua pihak. Sejalan dengan itu, sekolah sebagai satuan pendidikan menjadi wahana yang tepat untuk mensosialisasikan masalah kependudukan dimana guru sebagai tenaga kependidikan dapat memainkan peran strategis guna membentuk dan mengembangkan wawasan dan karakter calon generasi penerus bangsa melalui penyampaian materi tentang kependudukan kepada para peserta didiknya.
Plt. Wali Kota Ngatiyana mengungkapkan, pencanangan sekolah Siaga kependudukan percontohan ini merupakan upaya pemerintah dalam menyikapi datangnya era bonus demografi di Indonesia yang ditandai dengan semakin tingginya persentase jumlah penduduk usia produktif (15 s/d 64 tahun). Bonus demografi ini harus disikapi secara cermat karena disaat bersamaan, masih banyak persoalan kependudukan yang menghambat proses pembangunan di Indonesia antara lain rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk, tingginya laju pertumbuhan penduduk yang memicu pengangguran serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
“Jadi pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan ini pada dasarnya untuk mengerem yah, jangan sampai kependudukan ini terlalu padat sehingga menimbulkan banyak pengangguran karena lapangan kerjanya juga tidak ada. Ini akan membuat permasalahan baru apabila tidak ditanggulangi,” ujarnya, saat menghadiri pencanangan SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 6 sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Percontohan di Kota Cimahi, bertempat di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Cihanjuang, Cimahi Utara, Kota Cimahi pada Selasa (30/03/2021`).
Ditambahkan Ngatiyana, datangnya era bonus demografi ini harus diditindaklanjuti dengan penyiapan generasi muda yang berkualitas dan dapat bertransformasi menjadi angkatan kerja yang produktif sehingga mampu membawa berkah bukan malah menjadi bencana. Terlebih lagi, realitanya saat ini masih banyak persoalan penyakit social yang menghinggapi kalangan remaja, khususnya terkait dengan pergaulan bebas atau sex bebas, pernikahan anak usia dini atau pernikahan dibawah usia ideal, penyalagunaan napza / narkoba, LGBTQ, kurangnya life skills dan soft skills serta keterasingan dalam keluarga. Disinilah perlunya upaya menghadapi datangnya era bonus demografi secara bijak dengan pendidikan kependudukan pada generasi muda, utamanya siswa di sekolah, agar mereka menyadari persoalan yang dihadapi di era mendatang terkait melimpahnya tenaga kerja.
“Semua permasalahan ini nyata terjadi di tengah masyarakat, sehingga perlu adanya pencanangan ini, dengan memasukkan materi kependudukan kedalam kurikulum untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar dapat menghindarkan dirinya dari berbagai permasalahan tadi sekaligus mendorong mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan,” tandasnya.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Sekretaris BKKBN Perwakilan Jawa Barat Drs. Rachmat Mulkan, M.Si., mengatakan, pada tahun 2030 nanti Indonesia diprediksi mulai memasuki fenomena kependudukan yang dinamakan bonus demografi, di mana jumlah penduduk yang berada dalam usia produkti, yaitu antara 15 sampai dengan 64 tahun proporsinya akan mencapai lebih dari 50% dibandingkan dengan kelompok penduduk non-usia produktif yaitu 0 – 14 tahun dan diatas usia 65 tahun.
”Untuk itulah, harus disiapkan generasi berkualitas agar menjadi tenaga kerja yang mampu membawa keberkahan bukan malah bencana bagi negara,” tuturnya.
Menurut Rachmat, persiapan yang harus dilakukan dalam memasuki era bonus demografi adalah dengan memberikan pendidikan kependudukan kepada generasi muda terutama siswa di sekolah untuk mendorong mereka supaya tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus berkualitas yang memiliki pemahaman serta sikap berperilaku wawasan kependudukan.
"Maksud dari langkah pemerintah melalui Sekolah Siaga Kependudukan ini adalah agar sekolah mengiintegrasikan pendidikan kependudukan dan KB ke dalam kurikulumnya sebagai bentuk pengayaan materi pembelajaran agar para peserta didiknya dapat memahami isu-isu dan wawasan kependudukan secara utuh,” pungkasnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) Kota Cimahi Guntur Priyambadha, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi Harjono, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 6 Kota Cimahi beserta perwakilan tenaga pendidik dari kedua sekolah.
