Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan seluruh bidang tanah terdaftar pada 2025. Selain mendaftarkan bidang tanah masyarakat, Kementerian ATR/BPN juga gencar menyertipikatkan aset pemerintah, termasuk di antaranya aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara keseluruhan, dari target 126 juta bidang sudah terdaftar sebanyak 109 juta bidang tanah di Indonesia.
"Jadi, ada kepastian hukum, kenyamanan bekerja, sekaligus juga memberi keamanan bagi masyarakat" kata Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Komprehensif Aset BMN, Keselamatan dan Keamanan Operasi Wilayah Kerja Rokan, yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja (WK) Rokan di Sheraton Hotel Gandaria, pada Senin (04/12/2023).
Selain memberikan kepastian hukum hak atas tanah, sertipikasi aset BMN/D dan BUMN ini memitigasi adanya kerugian keuangan negara. Oleh sebab itu, sertipikasi aset harus dilaksanakan. "Tanah milik BUMN, tanah pemerintah kota, dan provinsi, yang datanya juga cukup meyakinkan harus kita selamatkan, harus dilegalisasi," ucap Raja Juli Antoni.
Dalam satu tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah-tanah aset dengan estimasi nilai mencapai triliunan rupiah. Hal ini juga berkat sinergi dan kolaborasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. "Per juni 2023 sertipikasi aset BMN sudah mencapai 65,40%, saya berharap sisanya nanti menjadi bagian yang akan kita tuntaskan bersama, dan kita sisir satu per satu," imbuh Raja Juli Antoni.
Hadir di sosialisasi ini mewakili Direktur Utama PHR, Chalid Said Salim, DEVP Business Support, PHR WK Rokan, Irfan Zaenuri. Ia mengungkapkan, dalam pengelolaan aset terutama pertanahan di wilayah Rokan tidak mudah dan terdapat sejumlah tantangan. Hal tersebut bukan hanya menjadi risiko bagi pegawai beraktivitas di dalam objek vital, namun juga masyarakat sekelilingnya.
"Berkaca dari kejadian yang sudah-sudah, bahwa kondisi di lapangan dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi masyarakat yang berada di dekat objek, terlebih kepada masyarakat yang kerap beraktivitas di sekitar buffer zone asset," ungkap Irfan Zaenuri.
Oleh sebab itu, perlu dukungan dari para pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bahaya kepada masyarakat sekaligus menyelamatkan aset negara, sehingga tidak ada yang dirugikan.
"Besar harapan kami agar sinergi dan kolaborasi antara PHR dan seluruh pemangku kepentingan dapat senantiasa berjalan dengan baik, tidak hanya di level pusat saja tetapi juga sampai ke level daerah dan desa," kata Irfan Zaenuri.
Pj. Bupati Kampar, Muhammad Firdaus dalam kesempatan yang sama merespons baik adanya sosialisasi ini. Ia menyatakan dukungannya terhadap WK Rokan karena Kabupaten Kampar sangat berkaitan erat dengan produktivitas PHR.
"Kalau Rokan itu produksinya meningkat tentu dampaknya bagi kami juga baik. Juga akan berdampak pada peningkatan dana bagi hasil dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya.
