Bandung, Limawaktu.id - Provinsi Jawa Barat menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta dalam pinjaman online (pinjol). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensinyalir nilai dana pinjaman masyarakat Jabar mencapai Rp13,8 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan permasalahan pinjam meminjam hal yang biasa dalam masyarakat. Namun permasalahannya apakah sudah kritis atau tidak, membutuhkan analisis yang tepat.
"Namanya uutang mah selalu ada. Jawabannya, masuk ke batas yang mengkhawatirkan atau tidak. Kalau namanya berhutang, hampir semua dari kita berhutang. Kan jarang orang beli rumah, mobil nunggu cash dulu. Pasti ada KPR, nyicil mobil, motor. Pertanyaannya, angka itu analisanya apa ke OJK. Pinjaman dimana-dimana semua serba fintech," ujar Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (6/7/23).
Menurut Emil, sapaan akrabnya, pinjam meminjam uang tidak identik dengan sesatu yang buruk. Bahkan jika dana disimpan atau ditabung, akan membuat ekonomi tidak bergerak dan memberi dampak buruk pada ekonomi.
"Pinjol itu tidak semuanya negatif. Ingat enggak dulu, di zaman Covid kebanyakan menabung dianggap negatif karena membuat beban bank tidak berputar. Sehingga orang berlomba-lomba meminjam untuk usaha. Maka saya balikkan ke OJK. Saya masih netral terhadap isu itu, kecuali ada analisa bahwa itu negatif terhadap proporsi ekonomi," ucapnya.
Angka Rp13,8 triliun, kata Emil, masih terbilang wajar jika membandingkan jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50 juta jiwa. Untuk itu, perlu data dari OJK ini tentang sentimen utang pinjaman online ini baik atau tidak, butuh tindak lanjut.
"Saya tidak bisa berkomentar, apakah itu negatif atau positif. Karena namanya berutang, apalagi penduduk Jawa Barat 50 juta, itu hal biasa. Tinggal kami diberi penilaian aja. Angka itu negatif apa positif," tandasnya.
