Kamis, 13 Januari 2022 12:52

Warga Cigugur Tengah Meminta Pemerintah Segera Bangun Gedung SMPN 16 Cimahi

Reporter : Bubun Munawar
Peserta FGD Musrenbang Partisipastif Kelurahan Cigugur Tengah sedang membahas usulan yang akan disampaikan pada Musrenbang tingkat kecamatan,Kamis (13/1/2022)
Peserta FGD Musrenbang Partisipatif Kelurahan Cigugur Tengah sedang membahas usulan yang akan disampaikan pada Musrenbang tingkat kecamatan,Kamis (13/1/2022) [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Pembangunan fisik gedung SMP Negeri 16 Cimahi menjadi hal yang dianggap mendesak untuk segera direalisasikan, mengingat sampai saat ini SMP tersebut belum memiliki bangunan sendiri, dan masih menumpang di sekolah dasar.

“Pembebasan lahan dan pembangunan fisik SMP Negeri 16 Cimahi di wilayah kami menjadi hal yang mendesak untuk segera direalisasikan, karenanya hal ini mengemuka saat Fokus Grup Diskusi (FGD) Musrenbang Partisiapatif di Kelurahan Cigugur Tengah,” terang Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah, Edi Suryadi, disela kegiatan FGD, Kamis (13/01/2022).

Menurut Edi, Pembentukan SMP Negeri 16 merupakan usulan 2019, yang terealisasi pada 2020 lalu, namun hingga saat ini masih menumpang di SD saat ini masih dalam tahap tansisi dan menumpang di komplek Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

“Warga Cigugur Tengah mendesak ke pemerintah agar segera dilakukan pembebasan lahan dan pembangunan fisik gedungnya, karena saat penerimaan siswa baru saat ini diberlakukan sistem zonasi,” jelasnya.

Usulan pembangunan gedung SMPN 16 tersebut merupakan salah satu dari 20an usulan dibidang fisik yang megemuka di FGD Musrenbang tahun ini. Sementara dibidang sosial ada sekitar enam prioritas usulan warga , diantaranya adalah kerawanan sosial terurama  bantuan sosial untuk para pemungut sampah di masing-masing RW yang belum tersentuh bantuan.

“Ada 200 lebih pemungut sampah se kelurahan Cigugur Tengah yang beresiko, sehingga mereka harus mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah diantaranya adalah bansos,” paparnya.

Warga pun merasa untuk pelestarian budaya lokal masih kurang optimal sehingga harus ada usualan yang disampaikan kepada pemerintah.

 Lurah Cigugur Tengah Rusli Sudarmadi mengungkapkan, FGD ini diawali dengan rembuk warga, yang merupakan forum penyampaian usulan dari masing-masing RW yang membahas aspirasi masyarakat. Nantinya, usulan yang disampaikan akan dibawa kepada forum yang lebih tinggi lagi yakni di FGD dan Musrenbang tingkat kecamatan.

“Pada FGD ini beberapa usulan muncul dari masing-masing RW seperti bidang fisik, pemerintahan, sosial dan budaya,” pungkas Rusli.

  

 

  

 

Baca Lainnya