Limawaktu.id, JAKARTA- Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) mengundang para pemimpin daerah untuk membicarakan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Istana Wakil Presiden. Wapres juga memberikan penghargaan dan pemberian Insentif Fiskal tahun berjalan 2023 dalam kategori penurunan stunting kepada 125 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 97 kabupaten dan 21 kota.
“Insentif yang bernilai total Rp750 miliar ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah agar secara konsisten meningkatkan capaiannya untuk mempercepat penurunan stunting,” ungkap KH Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jum’at (6/10/2023).
Selain apresiasi insentif fiskal tahun berjalan 2023 dari Kementerian Keuangan, Wapres juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota terbaik dalam pelaksanaan pemberian makanan tambahan (PMT) lokal tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan, serta penghargaan kepada mitra pembangunan yang dinilai berkontribusi besar dalam percepatan penurunan stunting dari BKKBN.
Wakil Presiden mengungkapkan, program percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional yang telah digalakkan sejak 2018, sampai saat ini telah menghasilkan penurunan prevalensi stunting cukup signifikan dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Namun angka ini masih harus diturunkan lagi hingga 14 persen pada tahun 2024.
"Waktu kita sangat terbatas untuk mencapai target, hanya tinggal satu tahun ke depan. Saya minta kita tidak terlena dan berpuas diri dengan kinerja capaian selama ini," pesan Wakil Presiden.
Dikatakannya, target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 telah menjadi target pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Pemerintah terus berupaya keras agar target tahun 2024 ini tercapai dengan cara meningkatkan kinerja percepatan penurunan stunting seluruh daerah di Indonesia, khususnya daerah prioritas khusus. Tanpa akselerasi optimal, target ini akan sulit tercapai karena pemerintah harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen poin hingga akhir tahun 2024, sedangkan sejak tahun 2018 sampai 2022 rata-rata penurunan prevalensi stunting hanya 2,3 persen poin per tahun,” katanya.
Menurutnya, Pada tahun 2022, jumlah balita berisiko stunting di Indonesia masih sekitar 4,7 juta jiwa. Untuk itu, semua pimpinan daerah diminta bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja kolaboratif dalam percepatan penurunan angka stunting serendah mungkin.
"Hanya ada waktu efektif satu tahun ke depan, karena tahun depan adalah tahun politik yang pasti akan menguras energi dan memecah konsentrasi," imbuh Wakil Presiden.
Selain itu, Wakil Presiden juga mengingatkan kepada pemimpin daerah bahwa “untuk memastikan ketercapaian target tahun 2024, berbagai pendekatan perlu dilakukan. Tidak hanya pendekatan legal formal dan politik, tetapi pendekatan sosial-kultural dan keagamaan juga penting digunakan.
” Dengan demikian, kata Wakil Presiden, “pelibatan dan kolaborasi lebih intensif lagi dengan tokoh-tokoh dan organisasi berbasis keagamaan yang mengakar di masyarakat masih penting diteruskan,” jelasnya.
