Limawaktu, Nusa Dua - Gunung Marapi yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, meletus pada Minggu (03/12/2023) sekitar pukul 14.54 WIB. Akibat letusan ini, dilaporkan sebanyak 23 orang meninggal dunia dan 12 orang lainnya masih belum ditemukan.
Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menginstruksikan kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera mengevakuasi para korban.
“Saya kira pertama tentu korban-korban itu supaya segera dievakuasi [melalui] kerja sama BNPB dan BPBD di daerah provinsi [Sumatera Barat] dan juga Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Ini supaya segera dievakuasi,” ungkapnya, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/12/2923).
Tidak hanya itu, Wapres juga memerintahkan agar BPBD terus menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk menguatkan upaya mitigasi bencana. Salah satunya dengan melarang masyarakat melakukan pendakian dan menjauhi wilayah-wilayah dalam radius berbahaya.
“Ini supaya mereka kerja sama untuk bisa terus memantau, jangan sampai nanti akan terjadi bahaya tetapi tidak ada warning untuk pelarangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Wapres meminta kepada pihak keamanan agar terus meningkatkan penjagaan, termasuk terhadap alat pemantau gunung api yang rawan hilang. Hal ini seperti terjadi pada alat pemantau Gunung Marapi yang sempat dicuri, sehingga erupsi sulit dideteksi.
“Tadi seperti dikatakan ada yang dicuri ya, itu supaya pengamanannya [diperketat]. Jadi ke depan hal ini harus lebih dibenahi, terutama hal-hal yang bisa mencegah kemungkinan terjadinya pendakian pada saat terjadi [situasi] yang berbahaya,” pungkasnya.
Sejalan dengan Wapres, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Kemendagri terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumatera Barat serta Pemkab Agam dan Tanah Datar dalam menangani bencana letusan Gunung Marapi.
“Jadi memang kita sudah ada koordinasi juga dengan Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab, tadi utamanya penyelamatan nomor satu, evakuasi,” sebutnya.
Kemudian, lanjut Tito, Kemendagri akan melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari sistem peringatan dini hingga pengamanan alat pemantau gunung api.
“Memang harus dipikirkan langkah-langkah untuk bagaimana agar peralatan tersebut tidak sampai dicuri, sehingga harus dijaga [melalui] kerja sama dengan kepolisian dan yang menjaga konservasi hutan (jagawana), serta polisi hutan,” terangnya.
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya upaya mitigasi bencana, terutama dengan melatih masyarakat agar memiliki respons cepat saat menghadapi bencana, sebagaimana telah diterapkan di Sulawesi Barat. Ia pun akan menyampaikan hal ini kepada seluruh kepala daerah dalam rapat koordinasi yang akan diselenggarakan pada Senin mendatang.
“Jangan sampai [sudah] terjadi kejadian, lalu responsif. Jadi sudah ada langkah-langkah kalau terjadi apa-apa, plan A, plan B-nya,” tandasnya.
