Limawaktu.id, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan saat ini masih terdapat BUMD yang belum sehat secara keuangan. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
Berdasarkan data yang dikantonginya, saat ini terdapat 1.057 BUMD yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. Total aset yang dimiliki mencapai Rp1.170,1 triliun, dengan ekuitas Rp236,5 triliun. Dari aktivitas usahanya, BUMD secara kolektif mencatatkan laba sebesar Rp29,5 triliun, dan dividen yang disetorkan kepada daerah mencapai Rp13,02 triliun.
Selanjutnya, dari sisi SDM, BUMD dikelola oleh 1.911 orang yang menjabat sebagai direksi dan 1.993 orang sebagai dewan pengawas atau komisaris. Selain itu, diketahui total jumlah pegawai yang bekerja di BUMD mencapai 154.609 orang.
Menurut Ribka, Untuk membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional, pentingnya dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Terlebih, di tengah persaingan yang semakin ketat, BUMD dituntut untuk memiliki daya saing agar mampu bertahan dan unggul menghadapi kompetitor.
"Agar BUMD dapat berfungsi secara optimal maka diperlukan etos kerja yang tinggi. Sifat dinamis dan tidak birokratis, efisien dan efektif, orientasi pada pasar, kemudian reputasi yang baik, profesionalisme, serta pengurangan intervensi negatif terhadap BUMD," ujarnya, Selasa, 29 April 2025.
Karenanya Kemnedagri mendorong perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pasalnya, keberadaan BUMD yang sehat akan meningkatkan kemandirian fiskal daerah, yang pada akhirnya bermuara pada perbaikan pelayanan publik.
"Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran penting sebagai saluran pelayanan publik, yang mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat," ujar Ribka.
