Kamis, 8 November 2018 17:43

Waduh!Belanja Pegawai di Cimahi Capai Rp 600 Miliar Lebih

Reporter : Fery Bangkit 
Sidang Paripurna di DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kamis (8/11/2018).
Sidang Paripurna di DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kamis (8/11/2018). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id, Cimahi - Kebutuhan belanja daerah Kota Cimahi tahun 2019 bakal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Jika tahun 2018, kebutuhan belanja sebesar Rp1.573.942.056.559, maka untuk tahun 2019 naik 10,16% menjadi Rp Rp1.733.899.742.786.

Hal itu terangkum dalam Sidang Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019 di DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Kamis (8/11/2018).

Penjelasan R-RAPBD disampaikan langsung Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Penyampaian juga disaksikan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana. Sedangkan Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan absen dalam sidang tersebut.

Dalam draf yang disampaikan, pendapatan daerah pada R-APBD tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar 13,87% atau Rp177.217.323.170, dari APBD Murni tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp1.278.079.392.822. Sehingga totalnya menjadi Rp1.455.296.715.992.

Postur kebutuhan belanja tercantum dalam R-APBD tahun anggaran 2019 dari pendapatan sebesar Rp1.455.296.715.992 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi sebesar Rp444.244.273.044.

Kemudian, sumber R-APBD Kota Cimahi itu bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp827.405.940.000 serta berasal dari sumber lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp183.646.502.948.

Pendapatan itu rencananya akan digunakan untuk belanja tidak langsung, seperti gaji dan tunjangan pegawai, belanja hibah dan bantuan keuangan partai politik sebanyak Rp681.163.831.635 serta untuk belanja langsung sebanyak Rp1.052.735.911.150.

Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna menyatakan, APBD 2019 bakal memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi, sesuai keinginan masyarakat. Seperti pembangunan jalan, jembatan, serta pelayanan wajib meliputi pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ada skala prioritas. Kami dan jajaran ASN sepakat, apapun kondisinya APBD harus prioritas pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Salah satu kebutuhan infrastruktur yang mendesak di antaranya pembangunan underpass perlintasan Jalan Dustira-Sriwijaya yang baru memasuki tahap Detail Engginering Design (DED).

Ajay mengklaim, struktur APBD Kota Cimahi sudah cukup baik dan seimbang antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. "Untuk mengurangi defisit anggaran, diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya," katanya.

Selain dari sektor pendapatan yang telah disampaikan, Pemerintah Kota Cimahi juga berharap program Dana Kelurahan dari pemerintah pusat bisa terealisasi dalam anggaran tahun 2019. Menurut Ajay, dana itu akan sangat membantu pembangunan di kelurahan.

"Kami harap dana kelurahan turun, katanya sudah dianggarkan tinggal menunggu kepastiannya. Saya rasa sama pentingnya antara dana kelurahan dan dana desa," ujarnya.

Perihal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara sesuai kebijakan pemerintah pusat dan kenaikan tunjangan honorer, pihaknya masih menunggu menunggu Keputusan Presiden (Keppres) RI sebagai dasar hukum. 

"Untuk kenaikan gaji ASN belum pasti, katanya Keppres-nya masih dibuatkan. Termasuk kenaikan gaji buat Wali Kota juga," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi Achmad Nuryana menambahkan, untuk kenaikan gaji ASN ini sudah termasuk ke dalam rancangan belanja pegawai yang mencapai Rp633.782.624.331.

"Kebutuhannya untuk mengantisipasi kenaikan gaji ASN, jadi besaran pos belanja pegawai ada toleransi dana yang bisa dipakai. Juga untuk antisipasi kenaikan pangkat, pindah masuk ASN, serta tambahan calon pegawai baru," jelas Achmad.

Baca Lainnya