Limawaktu.id,- Fenomena viralnya kasus guru asal Pangandaran Husein, yang cepat mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Barat ataupun Bupati Pangandaran, menjadi fenomena gunung es sebab masih banyak kasus serupa yang belum terselesaikan,
Menanggapi viralnya kasus Husein tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilainya sebagai sebuah kelemahan koordinasi dan pengawasan di lingkungan pemerintahan.
''JIka koordinasi di tingkat pemerintahan bagus, penyelesaian masalah itu tidak perlu menunggu Viral karena sudah diketahui jauh-jauh hari,''ungkapnya.
Tapi di sisi lain, Dede Yusuf menilai terdapat sisi positif dari efek 5.0 digital society ini. Dengan banyaknya kasus viral, banyak masalah yang sudah lama tidak tertangani sekarang bisa diselesaikan.
''Contohnya, akibat viralnya jalan rusak di Lampung dan Presiden Jokowi langsung datang ke lokasi dan meminta Mentri PU PR untuk langsung memperbaikinya, sekarang banyak daerah yang mengajukan bantuan perbaikan jalan rusak ke pemerintah pusat,''ungkapnya usai menjadi narasumber pada Sosialisasi Kurikulum Merdeka Belajar, di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (20/5/2023).
DIkatakannya, dirinya sudah sejak lama memperhatikan berbagai permasalahan masyarakat itu dari direct message (DM) netizen yang ditulis di akun medsos pribadinya.
''Ribuan DM yang masuk dan meminta penyelesaian masalah di daerahnya, saya perhatikan dan saya minta ke kementrian terkait untuk segera diatasi,''ungkap dia.
Dede mengatakan, dirinya tak perlu mendeklarasikan diri kepada masyarakat untuk menghubunginya jika memiliki masalah di daerah.
'Cukup follow akun Instagram saya saja,'' katanya.
Terkait dengan Viralnya kasus Husein guru di Kabupaten Pangandaran yang mengaku diintimidasi saat bongkar pungli, Dede yusuf mengaku langsung menghubungi pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan meminta untuk menyelesaikan masalah Husein guru Pangandaran ini
Lantaran Husein merupakan seorang CPNS di Pemkab Pangandaran, Dede Yusuf pun menghubungi pihak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Husein guru Pangandaran ini kemudian dipertemukan dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. saya juga langsung meminta berbagai lembaga terkait untuk ikut menyelesaikan,''jelasnya.
