Senin, 11 Desember 2023 21:23

Tito Ingatkan Penugasan Para Pj. Jangan Membuat Kinerja Organisasi Terhambat.

Reporter : Bubun Munawar
Mendagri Tito Karnavian melantik Pejabat  Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (11/12/2023).
Mendagri Tito Karnavian melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (11/12/2023). [Puspen Kemendagri]

Limawaktu.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan tentang regenerasi organisasi pada acara Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Mendagri menjelaskan, pergantian pejabat merupakan upaya regenerasi dan penyegaran organisasi. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan dan stagnasi organisasi. Apalagi saat ini sebagian pegawai di lingkup Kemendagri dan BNPP ditugaskan sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah dengan waktu yang lama, dari yang setahun hingga dua tahun. Pihaknya mengingatkan, penugasan para Pj. dari lingkungan Kemendagri dan BNPP tersebut jangan sampai membuat kinerja organisasi menjadi terhambat.

“Oleh karena itu kita melakukan regenerasi-regenerasi, itu menunjukkan kalau sistem berjalan,” katanya.

Dia melanjutkan, sistem organisasi berjalan salah satunya ditandai dengan pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terbaik. Mendagri membeberkan, kriteria baik menurut pimpinan yaitu berdasarkan prestasi, loyalitas, dan pejabat tersebut tidak bermasalah secara hukum. Pejabat dengan kriteria seperti ini akan mempermudah dan menyukseskan visi pimpinan.

“Kelompok yang dikasih tugas apa pun beres, tidak ngomongin pimpinan, gak banyak mengeluh, dan dia gak banyak masalah. Ini, orang-orang seperti ini, itulah yang harus disodorkan,” ujarnya.

Untuk mencari kelompok dengan kriteria tersebut, tambah Mendagri, maka panitia seleksi perlu memilih secara benar dan tepat. Ada proses yang harus dilalui sehingga yang terpilih benar-benar pejabat yang tepat untuk mengisi suatu jabatan. Pejabat itu nantinya juga akan menjadi generasi penerus berikutnya, serta diharapkan memainkan peran yang tidak stagnan.

“Beri kesempatan untuk bisa maju sampai ke eselon I, dan semuanya kembali meskipun [hak] prerogatif pimpinan, Mendagri itu manusia yang punya hati, dan hatinya bisa digerakkan oleh Tuhan. Jadi ketika saya memilih A dari tiga nama, Tuhan yang menggerakkan saya, maka banyaklah berdoa kepada Tuhan,” terangnya.

Mendagri berpesan pula kepada pejabat yang dilantik untuk tidak bereuforia dan merasa sombong, melainkan bersyukur kepada Tuhan. Selain itu juga bersyukur dengan cara memberikan bantuan kepada sesama.

“Yang beragama masing-masing banyak doa, berikan bantuan kepada masyarakat, orang yang tidak mampu,” ungkapnya.

Adapun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 800.1.3.3-6284 Tahun 2023 Tanggal 5 Desember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemendagri, para pejabat yang dilantik yaitu Sekretaris Inspektorat Jenderal Ahmad Husin Tambunan, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Adwil Raziras Rahmadillah, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Keuda Simon Saimima, Kepala Pusat PSDM Regional Bandung Indra Maulana Syamsul Arief, dan Kepala Pusat PSDM Jogja M. Weli Septiya Putra.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPP Nomor 10.00-1192 Tahun 2023 Tanggal 5 Desember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BNPP, para pejabat yang dilantik yaitu Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pemerintahan pada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Amrullah Muhammad Ridha, Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Budi Setyono, dan Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Pada Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Fauzan Hasan.

Baca Lainnya