Limawaktu.id, JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat Transformasi Digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi tersebut tidak lagi berfokus pada pembangunan aplikasi semata, tetapi membangun ekosistem layanan pemerintah yang terintegrasi, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan pemerintah digital menjadi salah satu prioritas nasional karena terbukti mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
"Pemerintah digital menjadi upaya prioritas karena pengalaman berbagai negara telah menunjukkan bahwa pemerintah digital bukan hanya soal efisiensi administrasi. Jika diterapkan dengan baik, dapat mempercepat perizinan, meningkatkan penerimaan, menekan kebocoran, menurunkan biaya layanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat," ujar Rini saat menjadi pembicara pada Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2026.
Menurut Rini, pemerintah selama beberapa tahun terakhir telah membangun fondasi transformasi digital secara bertahap melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), arsitektur SPBE, percepatan transformasi digital, hingga pengembangan pemerintah digital sebagai arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Ia mencontohkan, ke depan masyarakat tidak lagi direpotkan dengan proses administrasi yang berulang, seperti saat mengurus layanan persalinan dan penerbitan akta kelahiran. Sistem pemerintah digital akan menghubungkan data secara otomatis sehingga keluarga tidak perlu membawa berbagai dokumen atau berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya.
Kemudahan serupa juga ditargetkan dirasakan pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikan proses memulai dan menjalankan usaha berlangsung lebih cepat, pasti, dan transparan melalui layanan digital yang saling terintegrasi.
Rini menilai, memasuki era digital dan berkembangnya teknologi Artificial Intelligence (AI), kepercayaan menjadi aset paling penting sekaligus paling rentan. Ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik pun semakin tinggi sehingga pemerintah harus memperkuat tata kelola yang akuntabel dan adaptif.
"Salah satu cara memperkuat layanan dan membangun kepercayaan masyarakat adalah melalui digitalisasi pemerintah. Digitalisasi membantu menyederhanakan proses, mempercepat layanan, memperkuat akuntabilitas, dan membuat kerja antarinstansi semakin terhubung," kata Rini, Rabu, 1 Juli 2026.
Saat ini pemerintah juga terus mengembangkan layanan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), yang mengintegrasikan pelayanan pemerintah, BUMN, dan BUMD dalam satu lokasi. Di saat yang sama, pemerintah membangun ekosistem digital melalui identitas digital, pertukaran data, sistem pembayaran digital, GovTech, serta portal layanan terpadu.
"Pemerintah tidak hanya menyiapkan arah kebijakan semata, tetapi sedang membangun ekosistemnya. Identitas digital, pertukaran data, pembayaran digital, GovTech, dan portal layanan mulai dipadukan agar masyarakat merasakan satu pemerintah," tegasnya.
Rini menambahkan, transformasi digital tidak dimaksudkan menggantikan pelayanan tatap muka. Sebaliknya, seluruh kanal pelayanan—baik tatap muka, layanan mandiri, layanan bergerak, maupun layanan digital—akan diintegrasikan dalam satu ekosistem agar masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan setara.
Ia menekankan keberhasilan transformasi digital tidak dapat dicapai pemerintah sendiri. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan masa depan atau Future Governance, di mana masyarakat diposisikan sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
