Limawaktu.id - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) pesimis Kartu Tani bisa terdistribusi seluruhnya tahun ini. Targetnya, ditahun politik DPKP KBB bisa mendistribusikan sampai 23 ribu Kartu Tani.
"Saya kira untuk tahun ini belum semua bisa tercapai. Saya menargetkan sampai 23 ribuan. Kita lagi menginput data," kata Koordiantor Kelompok Jabatan Fungsional pada DPKP KBB, Asep Sofyan, Sabtu (13/4/2019).
Berdasarkan data DPKP KBB, jumlah petani yang teregistrasi dan harus mendapatkan kartu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu mencapai 40 ribu. Baik petani basahan atau sawah maupun petani keringan atau kebun.
Tapi hingga jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi-Jusuf Kalla, belum semuanya petani mendapatkan Kartu Tani yang. Sebab menurut e-RDKK KBB, sampai 26 Maret lalu jumlah petani yang terekap menerima baru mencapai 5.678. Dari data itu, Kartu Tani yang sudah terinjeksi alokasi pupuk baru mencapai 2.714 orang atau sekitar 47,80 persen.
"Kemarin yang sudah diproses 11 ribu, yang sudah terbagi itu 5678 dengan 2714 yang sudah terdistribusi kepada petani. 2.941 masih belum terbit, kartu taninya masih pengecekan," jelasnya.
Dikatakannya, ada berbagai kendala yang membuat proses penerbitan Kartu Tani di KBB ini belum tersalurkan semua kepada petani. Selain soal sistem, alasan yang lainnya adalah soal pendataan. Sebab, kata Asep, ketika petugas melakukan pendataan, misal dengan meminta KTP, ada petani yang beranggapan itu untuk keperluan politik dan semacamnya.
"Minta data KTP aja disangkanya untuk apa. Apalagi menjelang gini (Pilpres)," Asep.
Ada beberapa syarat bagi para petani di KBB jika ingin mendapatkan Kartu Tani. Selain KTP dan KK, syarat lainnya adalah petani harus tergabung dalam kelompk tani. Selanjutnya adalah, status petaninya hanya untuk buruh tani, petani penggarap dan pemilik penggarap.
"Kemudian luasannya tidak lebih dari 2 hektar yang dapat pupuk subsidi. Kita utamakan yang masuk dulu kelompk tani, kalau yang belum harus masuk kelompok tani," pungkasnya.
