Limawaktu.id,- Selain melakukan kontroling atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisas Perangkat Daerah (OPD), DPRD Kota Cimahi juga menerima laporan atau input dari masyarakat Kota Cimahi.
“Aspirasi atau input masyarakat merupakan yang paling berharga bagi kami. Jika ada laporan masyarakat, kami bawa dalam rapat rapat komisi untuk mencarikan solusinya,” terang Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain, di Program Sowan (Sounding ka Dewan) beberapa waktu lalu.
Dia menyebutkan, pada 2021 lalu, beberapa input yang masuk ke dewan diantaranya soal dampak pembangunan underpass, ada keluhan pedagang disekitar proyek underpass,seperti keluhan dari pedagang sekitar seperti efek banjir, kenyamanan kunjungan ke para pedagang dan lain-lain.
“Semua laporan masyarakat itu langsung ditanggapi dan komisi yang terkait melakukan kunjungan untuk melakukan klarifikasi kepada pelaksana proyek untuk dicarikan sulusi. Laporan masyarakat cukup banyak mulai dari penyerobotan lahan, proses perijinan IMB dan keluhan masyarakat yang sifatnya pribadi seperti soal pelanggaran hukum rumah tangga terkait dengan ASN hingga oknum anggota DPRD, “ jelasnya.
Azul, sapaan akrabnya melanjutkan, temuan yang didapat DPRD ditindak lanjuti oleh komisi yang bersangkutan.
“Harus dipahami pengawasan DPRD itu tidak sampai ke teknis karena bukan perangkat tekhnis, “ jelasnya.
Sementara, untuk 2022, DPRD Kota Cimahi sudah menyetujui untuk melakukan pembahasan 24 judul Raperda yang merupakan ususlan dari eksekutif 7 buah Raperda sementara yang menjadi prakarsa DPRD ada 17 buah diantaranya seperti Raperda Cagar Budaya, untuk mengetahui secara detail tentang bangunan-bangunan cagar budaya, Perda pesantren dan perlindungan sosial bagi anak yatim.
“Pelaksanaan pembangunan Kota Cimahi 2022 didukung dengan anggaran RP 1,493 T, ini ada penurunan karena turunya bantuan Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat, “ pungkasnya.
