Limawaktu.id - Ajakan berdemo kepada kalangan Pelajar di wilayah Bandung Raya beredar di media sosial. Para pelajar diajak menyerukan aksinya untuk menolak revisi Undang-undang KPK dan RUU KUHP di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta. Menanggapi beredarnya informasi tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Bandung Barat menyatakan, ajakan berdemo via media sosial tersebut belum jelas sumbernya.
"Menyikapi pesan tersebut, kami mengimbau pelajar untuk tidak langsung percaya dan meminta agar mereka tetap belajar seperti biasa," kata Ketua KPAI Bandung Barat, Dian Dermawan, Jumat (27/9/2019). KPAI mengharapkan pihak sekolah memberi pemahaman kepada para siswa untuk tidak terjebak dan terlibat pada kegiatan unjuk rasa yang memungkinkan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan sekolah.
Kepada para orang tua siswa, kata Dian, sebaiknya lebih intens mengawasi dan memantau keberadaan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi tersebut karena dikhawatirkan menyulut ke arah kegiatan yang negatif, anarkis hingga tawuran.
"KPAI tidak mendukung gerakan yang mengajak para pelajar karena bukan kewajiban mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Tugas pelajar adalah belajar di sekolah untuk masa depan mereka, bukan berdemo," jelasnya.
Menurutnya, pelajar harus bisa menahan diri serta menimbang ulang ajakan berdemo karena bisa menimbulkan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. "Kami juga mendorong pihak terkait baik pemerintah, kepolisian, dinas pendidikan untuk mencegah kembali terjadinya demonstrasi yang mengikutsertakan pelajar," tegasnya.
Sebelumnya, demonstrasi guna menyampaikan pendapat dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa di berbagai daerah. Sayangnya, aksi unjuk rasa ini ternyata melibatkan pelajar sekolah menengah. Hal ini tentu menjadi keprihatinan lantaran para pelajar yang masih tergolong anak-anak sudah terlibat dalam urusan politik.
"Kami memohon, generasi bangsa dari kalangan pelajar dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan benar dan pikiran sehat. Jangan diajak terjerumus ke dalam hal perpolitikan," tambahnya.
