Limawaktu.id - Presiden RI, Joko Widodo menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 1 secara simbolis di Lapangan Rajawali, Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi pada Rabu (29/1/2020).
Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Sosial (Kemensos) RI, total bantuan PKH tahap 1 yang disalurkan mencapai Rp 172 miliar untuk 2.500 Keluarga penerima Manfaat (KPM) khusus Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Rinciannya, sebanyak 1.200 KPM asal Kota Cimahi, sebanyak 500 KPM dari Kota Bandung, 300 KPM dari Kabupaten Bandung dan KBB sebanyak 500 KPM.
Besaran bantuan yang diterima setiap KPM berbeda-beda. Untuk kategori ibu hamil dan anak usia dini Rp 3 juta. untuk komponen pendidikan anak sekolah dasar/sederajat Rp900.000 per tahun.
Komponen pendidikan anak sekolah menengah pertama/sederajat Rp 1,5 juta per tahun, komponen pendidikan anak sekolah menengah atas/sederajat Rp 2 juta per tahun, komponen penyandang disabilitas berat Rp 2,4 juta per tahun, dan komponen lanjut usia 70 tahun ke atas senilai Rp 2,4 juta per tahun.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan kepada ribuan penerima manfaat agar menggunakan bantuan dengan sebaik-baiknya, seperti untuk keperluan anak sekolah.
"Uang PKH boleh untuk membayar sekolah, beli buku, beli tas sekolah serta beli sepatu sekolah. Tidak boleh untuk beli pulsa, hati-hati. PKH tidak boleh beli pulsa," kata Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi mengatakan, bantuan PKH juga bisa digunakan untuk membeli lauk pauk seperti daging, sayur maupun buah. "Itu sudah jadi gizi baik bagi anak-anak kita, jangan lupa imunisasi. Imunisasi penting, entah imunisasi polio dan lain-lainnya. Karena kalau sudah sakit, kasian anak kita," ujarnya. Presiden mempersilahkan penerima manfaat menggunakan sebagian bantuan untuk menambah modal usaha.
"Saya tahu ada yang jualan misalnya bakso, gak apa-apa, jualan nasi liwet silahkan, yang penting menambah penghasilan keluarga. Dari situ ada keuntungan," tuturnya.
Jika kurang modal, Jokowi berjanji pemerintah akan memberikan bantuan lainnya melalui KUR, Mekkar maupun Kredit UMi. "Kalau untuk urusan modal Rp1-3 juta bisa ngambil UMi atau Mekkar. Tapi kalau sudah menginjak Rp20-25 juta bisa KUR, sehingga kita bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga," jelasnya.
Menteri Sosial RI, Juliari P Batibara menambahkan, hingga 17 Januari 2020 Kemensos telah menyalurkan bansos PKH senilai Rp 7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020 sebesar Rp 29,3 triliun.
Tahun 2020, lanjutnya, kebijakan PKH diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi Pemerintah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
"Untuk itu Kemensos telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” terangnya.
Dikatakan Juliari, Kemensos juga melakukan penyesuaian indeks bansos PKH 2020 dengan kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga jumlah bantuan yang nanti diterima oleh KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk 4 orang per keluarga.
Maka, indeks bantuan hanya diberikan kepada Ibu dengan maksimal 2 kehamilan, anak usia dini maksimal 2 orang, lanjut usia maksimal 1 orang dan penyandang disabilitas berat maksimal 1 orang.
"Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPM PKH, pencegahan stunting, mendorong program Keluarga Berencana, serta kelangsungan pendidikan anak-anak," pungkasnya.
