Limawaktu.id - Sikap Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna melunak setelah diajak mengadakan rapat dengan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dan PT Wijaya Karya (WIKA) perihal banjir bandang di kawasan Underpass Padalarang.
Sebelumnya, saat terjadinya banjir bandang pada Selasa (31/12/2019), Aa Umbara menuding proyek KCIC yang berada di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah menjadi penyebab meluapnya air hingga menggenangi underpass dan warga Kampung Lebaksari, Desa Mekarsari.

"Setelah saya statement (tuding KCIC), mereka langsung turun, sudah rapat dan diputuskan. Kalau ada itikad baik kita kerja sama-sama dan tentunya sekarang gak saling menyalahkan," kata Aa Umbara saat mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Underpass Padalarang, Kamis (2/1/2020).
Ia mengatakan, sempat menduga banjir di Underpass akibat proyek KCIC karena dirinya juga diserang atau disalahkan oleh masyarakat. "Begitu saya ngomong (banjir akibat KCIC), mereka cepat tanggap dan meminta langsung bertemu dan akhirnya tadi pagi diputuskan bagaimana agar disini tidak banjir kembali," ucapnya.
Di tempat yang sama, Uu Ruzhanul Ulum meminta semua pihak tidak saling menyalahkan terkait adanya banjir di sekitar underpass Padalarang.
Menurut Uu, penyebab banjir tersebut belum bisa dipastikan akibat dampak dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, meskipun adanya banjir tersebut setelah adanya proyek KCIC.
"Untuk perusahaan yang dituding penyebab banjir ini belum pasti, perlu juga pendalaman dan yang lainnya. Intinya jangan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya," jelasnya.
Pihak terkait harus mengambil solusi yang terbaik atas adanya kejadian banjir ini, agar kejadian yang sama tidak terulang karena akibatnya masyarakat Bandung Barat yang dirugikan.
Uu mengatakan, pascabanjir di Underpass terjadi, pihak perusahaan sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Insya Allah akan ada perhatian, dan perhatian ini akan dilaksanakan dengan cepat. Pak bupati sudah lapor ke kami bakal ada kebijakan-kebijakan terkait pembangunan di wilayah ini," tandasnya.