Limawaktu.id, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan, 2021 diungkap 52,5 juta data penerima bansos yang diduga fiktif. KPK menyatakan kerugian negara 126T/Tahun.
“Jika data penerima bansos diduga fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif. Saat itu dinyatakan data fiktif dihapus. Pertanyaannya, kemana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut?,” ungkap Rieke di akun Instagramnya, Kamis, 7 Agustus 2025.
Menurutnya, berulangkali disuarakan, namun tak pernah digubris. Baru di era Presiden Prabowo ada instruksi tegas pada PPATK untuk mengungkap kasus “manipulasi data negara”.
“5 Juli 2025 PPATK umumkan 10 juta data fiktif penerima bansos. 7 Juli 2025 umumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme,” katanya.
Dia menjelaskan, hipotesis sementara, jika data penerima Bansos Fiktif, maka rekening penerima fiktif. Menurut PPATK sekitar 2000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara digunakan untuk mengendapkan Rp.2,1T dana bansos.
Bansos terdiri dari berbagai program. Saya ambil ilustrasi dua program saja. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp.2,4 juta/tahun/orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp.3,6 juta/tahun/orang. Artinya, Rp.6 juta/tahun/orang.
Analisis sementara ini tidak gunakan data fiktif 2021, yaitu 52,5 juta. Kita gunakan yang dilansir PPATK 2025, yaitu 10 juta data fiktif. Kalikan Rp.6 juta, maka indikasi kuat Rp.60 triliun dialirkan ke rekening fiktif. Itu pun analisisnya dibatasi di dua program bansos dan di tahun 2025 saja. Padahal ada juga subsidi energi (listrik, BBM dan Gas), Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, rumah tidak layak huni dan pupuk gunakan basis data yang kurang lebih sama dalam penyalurannya.
“Saya mendukung Presiden Prabowo untuk benahi data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan. Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi “Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi,” pungkasnya.
