Anggota DPR RI Diah Pitaloka melontarkan kritik tajam terhadap kondisi perlintasan sebidang di Purwakarta, yang dinilai telah menjadi titik rawan kemacetan
Anggota DPR RI Diah Pitaloka melontarkan kritik tajam terhadap kondisi perlintasan sebidang di Purwakarta, yang dinilai telah menjadi titik rawan kemacetan [instagram@riekediahp]
News

Rieke Desak Pemerintah Segera Lakukan Pembenahan Perlintasan Sebidang

Limawaktu.id, Purwakarta - Anggota DPR RI Diah Pitaloka melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Perlintasan Sebidang di Purwakarta, yang dinilai telah menjadi titik rawan kemacetan sekaligus ancaman keselamatan warga. Sorotan diarahkan pada Jalan Ipik Gandamana dan kawasan Simpang yang setiap hari mengalami kepadatan ekstrem.

Menurut Rieke , kemacetan di lokasi tersebut bukan lagi persoalan insidental, melainkan kegagalan penataan infrastruktur yang dibiarkan berlarut. Ia mengungkapkan, antrean kendaraan pada jam sibuk pagi kerap mengular hingga dua kilometer, menghambat aktivitas pekerja dan pelajar serta menurunkan produktivitas masyarakat.

“Ini bukan sekadar macet biasa, tapi sudah mengarah pada kondisi yang membahayakan. Perlintasan sebidang dengan volume kendaraan setinggi itu sangat rentan kecelakaan,” tegas Rieke, di akun instagramnya, Selasa, 5 Mei 2026.

Rieke  menilai, lambannya penanganan perlintasan sebidang mencerminkan belum adanya prioritas serius dalam pembenahan sistem transportasi publik. Padahal, menurutnya, modernisasi infrastruktur perkeretaapian merupakan indikator penting kemajuan sebuah negara.

Ia menekankan, tanpa intervensi konkret seperti pembangunan flyover atau underpass serta pemasangan palang pintu otomatis yang terintegrasi, persoalan serupa akan terus berulang di berbagai daerah.

“Transportasi publik yang baik adalah ciri negara maju. Kalau kita ingin mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, maka keselamatan dan kelancaran di titik-titik krusial seperti ini harus jadi prioritas utama,” ujarnya.

Lebih jauh, Rieke mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak lagi menunda pembenahan, mengingat risiko keselamatan yang terus mengintai masyarakat setiap hari. Ia juga mendorong adanya peta jalan nasional untuk penghapusan bertahap perlintasan sebidang di kawasan padat.

Harapan pun diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar menjadikan reformasi infrastruktur transportasi sebagai agenda prioritas, dengan langkah nyata dan terukur di lapangan, bukan sekadar wacana.

 

Baca Lainnya