Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka [Istimewa ]
News

Rieke Desak Pemerintah Cabut Kepmen ESDM di Taman Nasional Ujung Kulon

Limawaktu.id, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta seua pihak untuk melindungi  Ujung Kulon dan mendesak mencabut  Kepmen ESDM, agar tidak terjadi kerusakan habitat nelayan dan Badak Jawa menunggu sampai habitat mereka rusak.

Menurut Rieke, pemerintah harus mencabut Kepmen ESDM sekarang. Sebelum penetapan ulang, pemerintah dan pemrakarsa wajib membuktikan keamanan ekologis dan kesesuaian tata ruang, serta membuka buka  koordinat Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) , peta konservasi, zonasi laut, RTRW, dasar penetapan, kajian lingkungan dan HAM, serta AMDAL saat wajib.

“Uji secara independen bersama warga, ahli, pemda dan Taman Nasional Ujung Kulon,” katanya, dalam Rapat di gedung DPR RI.

Rieke juga mendesak adanya jaminan hak nelayan, perempuan, warga desa dan masyarakat adat untuk didengar dan mengajukan keberatan. Uji dampak kumulatif pada ruang tangkap, air, kesehatan, budaya dan generasi mendatang.

“Kami juga meminta perlindungan habitat asli badak jawa. Danai patroli antipemburuan, kendalikan spesies invasif, pulihkan pesisir, cegah penangkapan ikan yang merusak dan dukung perikanan berkelanjutan,” papar Rike, di akun instagramnya, Kamis, 19 November 2026.

Rieke juga meminta diharuskan uji tuntas HAM dan lingkungan, pengaduan dan pemulihan bagi BUMN dan swasta. Tegakkan sanksi administratif, perdata dan pidana sesuai bukti. CSR tak menghapus tanggung jawab hukum.

“Saya mendesak DPR mengawasi pencabutan. Integrasikan data publik lewat Satu Data Indonesia dan lindungi data pribadi. Tegaskan kewajiban pencegahan oleh negara dan pemulihan oleh korporasi dalam revisi UU HAM,” tegasnya.

Saya mendesak Menteri ESDM segera mencabut Kepmen 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Banten. Peta mengindikasikan WUP di perairan sekitar TNUK. WUP belum memberi izin menambang. Tumpang tindih dengan kawasan lindung masih perlu dibuktikan.

Ujung Kulon adalah Situs Warisan Dunia UNESCO, habitat terakhir badak jawa di alam liar, dan sumber penghidupan warga pesisir. IUCN (2025) menilai prospek konservasinya “significant concern”. Pasal 41 Perpres 65/2025 mengarahkan perairan Kawasan TNUK sebagai kawasan lindung. Dasar konstitusionalnya ialah Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 28H ayat (1), 28F, 28I ayat (4), 33 ayat (3)–(4), dan 18B ayat (2).

 

Baca Lainnya