Limawaktu.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi menyebutkan, sebanyak 683 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemkot Cimahi sudah menjalani deteksi Penyakit Tidak Menular (PTM) tahun ini.
Hasilnya, sebanyak 235 ASN adalah perkokor berat, 350 ASN kurang aktifitas fisik, 410 ASN kurang mengkonsumsi sayur dan buah, 214 ASN mengalami kolesterol, 48 ASN mengalami tekanan darah di atas 140/90 mmHg, 32 ASN mengalami gula darah serta 186 ASN mengalami obesitas sentral.
Sekretaris Dinkes Kota Cimahi, Chanifah Listyarini mengatakan, deteksi PTM terhadap para abdi negara ini rutin dilakukan setiap tahun untuk memastikan kesehatan mereka. Hasilnya tak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, yakni pola makan yang tidak teratur sehingga menyebabkan obesitas dan sebagainya.
"Hasil yang kita laksanakan, ASN kita kebanyakan sudah mulai obesitas, kegemukan. Kemudian kurang makan buah dan sayur. Faktor risikonya juga koletserol mulai tinggi," ungkapnya saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Kamis (14/11/2019).
Hasil pemeriksaan tahun sebelumnya pun tak jauh berbeda. Dari total 865 ASN yang diperiksa, sebanyak sebanyak 232 ASN adalah perokok, kurang aktifitas fisik 421 ASN, kurang sayur dan buah 385, kolesterol 119 orang, tekanan darah di atas 140/90 mmHg ada 124 ASN, gula darah 119 orang, serta obesitas sentral 292 orang.
Dikatakan Rini, sapaan Chanifah Listyarini, permasalahan PTM pada para abdi negara ini harus segera diintervensi. Salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah dengan menerapkan program senam bugar atau stretching (peregangan).
Setiap pukul 10.00 WIB, Dinkes Kota Cimahi akan mengumumkan melalui pengeras suara agar ASN di setiap ruangan untuk melakukan peregangan. "Untuk pembiasaan, nanti setiap saat di ruangan masing-masing bisa membiasakan senam bugar 7 menit untuk menjaga kesehatan," jelas.
Kemudian yang harus dilakukan, lanjut Rini, adalah menjaga pola makan para ASN. Seharusnya, terangnya, porsi makan berat dalam satu piring itu 30 persen karbohidrat (nasi), 30 persen protein, 20 persen lauk pauk dan 20 persen buah-buahan. "Tapi ini pada praktiknya makanan yang didapat pada waktu kita rapat tidak mengikuti, jadi akibtanya kegemukan semakin tinggi angkanya," katanya.
Termasuk, tegas Rini, makanan yang disediakan untuk kegiatan rapat yang tidak sesuai porsi. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada penyedia makanan agar makanan yang dibuat sesuai porsi. "Kami akan sosialisasi ke produsen makanan supaya menyediakan makanan yang dibutuhkan ASN," tandasnya.
