Cimahi - Kalangan buruh dibuat kecewa dengan tingkat DPRD kota cimahi. Sebab, bukannya menerima aspirasi buruh, semua Anggota DPRD Kota Cimahi malah ikut dalam kunjungan kerja ke luar daerah.
Ratusan buruh yang melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita pada Selasa (3/11/2020) hanya ditemui Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Totong Solehudin. Rekomendasi kenaikan upah yang diharapkan dari para wakil rakyat itupun tak mereka terima hari ini.
"Sangat kecewa sampe 45 Anggota DPRD yang seharusnya menampung aspirasi kami sebagai rakyat harusnya minimalnya ada 2 atau 3 orang untuk menyisakan apabila ada aspirasi seperti ini," kata Ketua Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92, Asep Jamaludin saat ditemui disela-sela aksi.
Tujuan buruh melakukan aksi kali ini adalah meminta DPRD Kota Cimahi untuk mengeluarkan rekomendasi agar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kota Cimahi tahun 2021 naik sebesar 8 persen dari upah tahun ini.
Mereka meminta unsur pemerintahan di Kota Cimahi mengabaikan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan dan Gubernur Jawa Barat tentang upah tahun 2021, yang yang memutuskan upah tahun depan tidak naik.
Buruh meminta para Anggota DPRD Kota Cimahi yang notabenya dipilih masyarakat, termasuk kalangan buruh untuk tak melupakan janji kampanyenya, yakni ingin mensejahterakan buruh.
"Faktanya hari ini kami ditelantarkan sebagai kakyat sehingga ini menjadi pengalaman buruk buat kawan-kawan kami di Kota Cimahi," tandasnya.
Selain meminta rekomendasi kenaikan upah, kalangan buruh juga meminta DPRD Kota Cimahi ini mendukung upaya pengajuan pembatalan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang barus saja ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Totong Solehudin menyatakan, aspirasi buruh hari ini akan disampaikan kepada para Anggota DPRD Kota Cimahi. Rencananya, kata dia, pekan ini rekomendasi tersebut akan turun.
"Itu sudah ranah dewan, kami akan sampaikan saja apa yang dimau mereka," katanya.
Ia menyampaikan, semua Anggota DPRD Kota Cimahi tengah melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Timur.
"Mereka sedang melaksanakan tugas legislasi. Tujuannya ke Jawa Timur. Mereka berangkat per komisi," terang Totong.
