Limawaktu.id, BANDUNG – Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan (Kapusvet Bacadnas Kemhan) RI, Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, S.H., M.H., menegaskan bahwa pengabdian kepada para veteran bukan sekadar tugas administratif, melainkan wujud penghargaan terhadap nilai-nilai luhur perjuangan dan semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa.
Hal tersebut disampaikan Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi saat membuka kegiatan Workshop Administrasi Veteran RI dan Verifikasi Data yang digelar di Hotel Aryaduta, Jalan Sumatera No. 51, Bandung, Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya, Kapusvet Bacadnas menjelaskan penyelenggaraan workshop ini merespons likuidasi Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan Daerah Militer (Babinminvetcaddam) serta Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan (Kanminvetcad). Saat ini, tugas dan fungsi administrasi keveteranan di tingkat Kodam beralih dari Babinminvetcaddam ke Staf Personalia Kodam (Spersdam) melalui Perwira Pembantu Madya Sejarah, Pelayanan, dan Pensiun Veteran/Cadangan (Pabandya Sahlurvetcad), sementara di tingkat kabupaten/kota beralih dari Kanminvetcad ke Perwira Seksi Personalia (Pasipers Kodim)
“Forum ini juga memusyawarahkan pemenuhan hak-hak tertentu bagi veteran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Hak-hak tersebut meliputi pembebasan atau keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keringanan biaya transportasi darat maupun udara dari pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten), keringanan biaya pendidikan tinggi bagi putra-putri veteran di perguruan tinggi negeri, serta hak penghormatan terakhir berupa pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) di seluruh Indonesia,” jelas Asep.
Brigjen TNI Asep menyoroti bahwa saat ini masih banyak calon veteran yang belum terdaftar. Melalui penataan administrasi yang lebih dekat ke satuan kewilayahan, proses pendaftaran bagi para calon veteran diharapkan menjadi jauh lebih mudah.
"Kami juga mengharapkan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten untuk lebih memperhatikan dan memenuhi hak-hak tertentu tersebut sehingga para veteran menjadi lebih sejahtera," ujarnya.
Dia menekankan bahwa para veteran tidak menuntut hal yang berlebihan, melainkan hanya mengharapkan pemenuhan hak mereka oleh pemerintah sebagai bentuk perhatian dan penghormatan atas jasa-jasa mereka dalam mempertahankan serta membela kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
