Limawaktu.id, BALIKPAPAN — Pemerintah pusat mulai menekan daerah agar tidak setengah hati mendukung program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, program ini bukan sekadar janji politik, melainkan intervensi nyata untuk membuka akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Berbicara dalam agenda kolaborasi pembiayaan perumahan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026), Tito menyoroti masih mahalnya harga rumah sebagai hambatan utama. Karena itu, pemerintah mendorong langkah agresif untuk memangkas biaya dari hulu ke hilir—mulai dari pajak hingga perizinan.
“Supaya murah. Harganya harus ditekan, kredit juga harus ringan. Kalau ini jalan, developer akan berlomba-lomba bangun rumah,” ujarnya.
Strategi yang disiapkan tidak main-main. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng perbankan untuk memperluas akses pembiayaan, sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar skema kredit makin terjangkau.
Di level kebijakan, pemerintah juga membuka ruang insentif besar: pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Dua komponen biaya ini selama ini dikenal menjadi “biang mahal” harga rumah di banyak daerah.
Namun, Tito mengingatkan, kunci keberhasilan ada di tangan pemerintah daerah. Ia secara tegas meminta kepala daerah segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, bukan sekadar menunggu instruksi pusat.
“Kalau daerah tidak bergerak, program ini akan tersendat. Harus ada keberanian memangkas birokrasi,” tegasnya.
Salah satu sorotan utama Mendagri adalah lambannya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah wilayah. Padahal, konsep layanan satu atap dinilai krusial untuk memangkas waktu dan biaya perizinan yang selama ini berbelit.
“Semua perizinan harus dalam satu atap. Cepat, transparan, dan efisien,” kata Tito.
Khusus untuk Kalimantan Timur, ia bahkan secara terbuka menyentil sejumlah kabupaten/kota yang belum memaksimalkan keberadaan MPP. Minimnya pemanfaatan fasilitas tersebut dinilai bisa menghambat percepatan program perumahan rakyat.
Acara ini turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, serta Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud.
Dengan tekanan dari pusat yang kian kuat, publik kini menanti apakah pemerintah daerah benar-benar bergerak cepat—atau kembali menjadi titik lemah dalam ambisi besar penyediaan rumah layak bagi “rakyat kecil”.
