Garut. (Limawaktu.id) , - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kepada unsur PNS dan ASN tetap melakukan pelayanan jangan terganggu pasca -OTT (operasi tangkap tangan) Wali Kota Bekasi oleh KPK.
"Saya meminta agar seluruh pelayanan publik tetap berjalan dan optimal," Kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada wartawan,saat kunjungan kerja di Garut, Kamis (06/01/2022).
Menurut Ridwan, pihaknya menyerahkan semua kasus hukum Wali Kota Bekasi ke pihak KPK. Pihak pemprov Jabar sendiri masih mengumpulkan dan menelusuri informasi terkait status hukum Wali Kota Bekasi.
"Saya sudah mengontak wakil wali kota Bekasi agar pelayanan tidak ada hambatan, " tegasnya lagi.
Ridwan Kamil turut prihatin atas peristiwa tersebut. Setelah pemerintah provinsi Jabar mendapat penghargaan atas pencegahan korupsi di lingkungan pemprov Jabar pada bulan Desember lalu, ternyata ada kejadian OTT KPK.
"Kami berkomitmen tentang pemberantasan korupsi ini. Namun ternyata ada kajadian di luar ekspektasi kita, " ujarnya.
Ridwan Kamil mengingatkan tentang integritas lebih dikedepankan menyusul profesionalisme. Integritas dalam melayanani publik harus menjadi prioritas utama.
"Kami mengharapkan kepada kepala daerah lain untuk menjaga integritas. Ambil hikmah dari peristiwa di Kota Bekasi ini, " pungkasnya.
Wali Kota Bekasi Rachmat Effendi alias Bang Pepen terkena OTT oleh KPK pada Rabu (05/01/2022) bersama pengusaha. Operasi tangkap tangan tersebut masih belum jelas terkait proyek apa. Pihak KPK sendiri belum merilis terkait status wali kota Bekasi tersebut.
