Limawaktu.id,- Ketidak hadiran Plt Wali Kota Cimahi ataupun Sekda dalam pertemuan di Komisi II DPRD Kota Cimahi terkait pembahasan konsumen Pusat Niaga Cimahi (PNC) yang digelar belum lama ini mendapat tanggapan dari Pemerintah Kota Cimahi.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi Mochamad Ronny, sebelum pertemuan tersebut ada surat yang disampaikan kepada Plt Wali Kota Cimahi terkait dengan pembahasan konsumen PNC. Namun dalam surat dari dewan tersebut tidak meminta Plt untuk hadir tetapi diminta untuk menghadirkan Sekda dan beberapa orang yang terkait untuk mengikuti pertemuan tersebut.
“Plt Wali Kota hanya diminta untuk menghadirkan Sekda saat itu, dan pak Sekda mengutus Kepala Bagian Bina Ekonomi bu Mulyati, ” terang Ronny, Kamis (30/9/2021).
Dikatakannya, meskipun saat pertemuan Plt ataupun Sekda tidak hadrir, tetapi pihak Pemkot Cimahi sudah mendelegasikan kepada Kepala Bagian Bina Ekonomi Setda Kota Cimahi Mulyati untuk mengikuti pertemuan antara Komisi II dengan para konsumen yang telah membeli kios di PNC tersebut.
“Secara lembaga dari Pemkot Cimahi ada perwakilan yang ikut serta membahas hal tersebut yaitu Kabag Bina Ekonomi,” katanya.
Dia melanjutkan, terkait dengan rencana pertemuan lanjutan yang direncanakan bakal dilaksanakan pada 6 Oktober 2021, jika tidak ada perubahan agenda, Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana bakal hadir secara langsung untuk mengikuti pertemuan tersebut.
“Jika tidak ada halangan pada pertemuan 6 Oktober 2021 nanti pak Plt direncanakan untuk menghadiri pembahasan lanjutan terkait dengan konsumen PNC tersebut,” jelasnya.
Seperti diberitakan kemarin, Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Jawa Barat (Appetra) Agus Juandi Fadillah, mengaku kecewa dengan tidak hadirnya Plt ataupun minimal Sekda, untuk membahas penyelesaian pengembalian uang kios di PNC yang sudah dikeluarkan para pedagang. Dalam pertemuan tersebut pihak Pemkot Cimahi hanya mengutus Kepala Bagian Bina Ekonomi Setda Kota Cimahi Mulyati.
Menurutnya, saat pertemuan antara perwakilan konsumen kios (pedagang) dengan Komisi II DPRD Kota Cimahi dan Kabag Bina Ekonomi Sekda Kota Cimahi, DPRD telah berjanji untuk memproteksi agar uang para konsumen yang sudah dibayarkan kepada pengembang untuk membeli kios bisa dikembalikan secara utuh.
“Pihak dewan akan berusaha agar bagaimana caranya uang konsumen bisa dikembalikan secara utuh,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kota Cimahi Edi Kanedi mengatakan, bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para pedagang sebagai konsumen PNC bukan harus diselesaikan oleh Pemkot Cimahi, tetapi harus ada kejelasan karena kerjasama saat itu dilakukan dengan PDJM yang merupakan BUMD milik Pemkot Cimahi.
“Saya bilang para pedagang ini terkena sial, ketika membali kios pengembangnya kabur dan berkasus sehingga akhirnya dikejar oleh kita dan dikejar oleh para konsumen,” ungkapnya.
Komisi II, kata Edi akan kembali melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait dengan pembangunan PNC tersebut pada 6 Oktober 2021 yang akan datang.
