Limawaktu.id - Pemerintah Kota Cimahi mengakui tingkat kepesertaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Pasalnya, dari catatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) Kota Cimahi, peserta KB MKJP hingga November 2018 baru mencapai 23.754 pasangan.
"MKJP untuk di Cimahi sendiri masih rendah. Banyaknya jangka pendek," kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinsos DinsosP2KBP3A, Rosi Desrita saat dihubungi via pesan singkat, Sabtu (19/1/2019).
Dari 94.823 pasangan usia subur, yakni 15-49 tahun yang terdata hingga November 2019, jumlah peserta KB aktif yang terdata baru 74.630 pasangan. Namun, kebanyakan masih menggunakan KB jangka pendek.
Seperti penggunaan KB aktif metode IUD sebanyak 19.743 orang, MOW sebanyak 3.016 orang, MOP sebanyak 218 orang, Kondom sebanyak 1.410 orang, Implan sebanyak 777 orang, suntik sebanyak 38.989 orang serta Pil sebanyak 10.477 orang.
"Jadi, kepesertaan KB aktif sampai November 2018 baru 78,70%. Banyak yang masing menggunakan (KB) jangka pendek. Kebanyakan suntik pil, kondom, itu jangka pendek," beber Rosi.
Tahun ini, lanjut Rosi, Pekerjaa Rumah (PR) yang harus dikerjakan ialah mengedukasi masyarakat Kota Cimahi agar beralih menggunakan KB aktif. Khususnya ikut ke dalam program KB aktif MKJP.
"Program MKJP itu harus kita mulai perlahan ke masyarakat," katanya.
Untuk mengedukasi masyarakat perihal KB, pihaknya bakal mengandalkan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kota dan Tim Penggerak Desa (TPD) Kota Cimahi untuk menyosialisasikan serta mengedukasi masyarakat perihal KB MKJP.
"Kita mulai ke maysarakat untuk memberikan advokasi bagaimana masyarakat mulai beralih ke MKJP. Kita pelan-pelan akan ditingkatkan MKJP-nya," pungkasnya.
Sekedar informasi, tujuan dari program KB ini adalah untuk memperbaiki kesehatan dan kesjehatraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan (Normal Keluarga Kecil Bahagia sejahtera (NKNBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.
