Kamis, 25 April 2019 13:45

Pesan dari Walhi Jabar:KBU Sekarat!

Reporter : Fery Bangkit 
Spanduk raksasa bertuliskan 'KBU Sekarat' diatas bukit yang berada di Kampung Sukasari, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (25/4/2019).
Spanduk raksasa bertuliskan 'KBU Sekarat' diatas bukit yang berada di Kampung Sukasari, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (25/4/2019). [ferybangkit]

Limawaktu.id - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan menyebutkan, Kawasan Bandung Utara (KBU) semakin kritis dan sekarat, karena alih fungsi lahan.

Prihatin akan kondisi itu, Walhi Jawa Barat bersama pegiat lingkungan membentangkan spanduk raksasa bertuliskan 'KBU Sekarat' diatas bukit yang berada di Kampung Sukasari, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (25/4/2019).

Baca Juga : Bupati KBB Tagih Janji Ridwan Kamil Soal  Pembenahan KBU

Dadan mengatakan, dari 40 ribu hektare lahan resapan air di KBU yang tersebar di empat kabupaten dan kota, 70 persen atau 28 ribu hektare di antaranya sudah beralih fungsi menjadi lahan bangunan. Baik pemukiman maupun lokasi komersil.

"Sudah beralih fungsi dengan pembetonan baik dalam bentuk villa, perumahan, apartemen, hotel dan tempat wisata," ujarnya di Pagerwangi, Kamis (25/4/2019).

Ia mencontohkan, KBU di Kota Bandung saja tinggal tersisa 500 hektare dari 3.000 hektare KBU yang masih terjaga sebagai lahan resapan air. Hampir lima per enam lahan di sana telah menjadi areal properti. Alih fungsi lahan itu pun dinilai menjadi salah satu penyebab bencana alam.

"Jadi selain banjir bandang yang terjadi di Bandung Selatan, luapan air juga terjadi di wilayah hulu sungai seperti Cidurian, Cinambo, Cipamokolan," katanya.

Potensi bencana lainnya adalah kekeringan karena lahan serapan dan mata air terus berkurang, begitu pun dengan bencana longsor. 
"Untuk KBU yang berada di zona rentan bencana alam ini perlu perhatian, begitu juga dengan KBU di Bandung Barat yang terdapat sesar Lembang," ujarnya.

Ia berharap pemerintah serius menghentikan izin pembangunan sarana komersil yang melanggar, di samping melakukan audit lingkungan bagi pengembang properti di KBU.  

"Sepuluh tahun pernah kami ajukan, ada Perda Nomor 2 tahun 2016 soal KBU, tapi sejauh ini hanya di atas kertas, kami harapkan ada moratorium izin di KBU," tandasnya.

Baca Lainnya