Limawaktu.id, Jakarta - Perempuan dalam Birokrasi memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, patuh terhadap aturan, dan menciptakan ruang aman dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian konflik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa irokrasi yang dipimpin oleh perempuan juga terbukti lebih taat aturan dan kolaboratif dalam proses pengambilan keputusan.
Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan cenderung melahirkan kebijakan yang mengedepankan work–life balance. Kebijakan tersebut seperti penerapan flexible work, maternal leave bagi ayah, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan daycare.
"Pemimpin perempuan memiliki kecenderungan untuk menciptakan safe space yang mendorong keterbukaan, empati, dan penyelesaian konflik secara konstruktif," kata Menteri Rini dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 22 Oktober 2025.
Menteri Rini menyampaikan untuk membuka ruang bagi kepemimpinan perempuan di birokrasi, diperlukan langkah-langkah yang konkret. Dijelaskan, setidaknya ada empat pendekatan utama yang bisa menjadi strategi bersama. Pertama, melalui legislasi dan kebijakan yang berpihak. Kedua, dengan transformasi budaya organisasi. Ketiga, melalui teladan dan kepemimpinan.
"Terakhir yang keempat, yakni women support women, dimana diperlukan penguatan ekosistem yang saling mendukung antarperempuan," jelasnya.
Menurutnya, saat ini terdapat sinyal baik dalam upaya membangun kesetaraan gender di Indonesia. Indeks Ketimpangan Gender mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
“Artinya, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Perbaikan ini ditopang oleh peningkatan partisipasi kerja perempuan, pendidikan, dan keterwakilan perempuan.
Data terbaru menunjukkan bahwa dari total lebih dari 5,2 juta ASN di Indonesia, sekitar 57 persen atau hampir 3 juta di antaranya adalah perempuan. Secara jumlah, perempuan kini telah menjadi mayoritas di birokrasi Indonesia.
“Namun, jika kita melihat lebih dalam pada aspek kepemimpinan strategis, representasi perempuan masih perlu terus diperkuat dimana keterwakilan perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi baru mencapai 17 persen,” jelasnya.
Kementerian PANRB sebagai motor penggerak reformasi birokrasi juga terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan ASN untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi pemimpin. Kebijakan yang dilakukan diantaranya fleksibilitas kerja, kebijakan rekrutmen dan pengembangan karier yang nondiskriminatif, serta penguatan nilai-nilai BerAKHLAK dalam budaya kerja ASN.
Lebih lanjut Menteri Rini menyampaikan bahwa saat ini pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang memastikan perspektif gender terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi. Hal ini sejalan dengan Inpres No. 9/2000 sebagai komitmen nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
“Tujuannya adalah membangun pembangunan nasional yang berperspektif gender, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan ini mencakup empat aspek penting yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat,” katanya.
