Kamis, 18 Januari 2024 14:36

Penyerapan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2023 Capai 97,56%

Reporter : Bubun Munawar
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana membuka kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan dan Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (TPNBP) Tahun Anggaran 2025, di Denpasar (17-19/1/2024)
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana membuka kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan dan Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (TPNBP) Tahun Anggaran 2025, di Denpasar (17-19/1/2024) [Humas Kementerian ATR/BPN]

Limawaktu.id, Denpasar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan dan Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (TPNBP) Tahun Anggaran 2025. Acara yang berlangsung secara daring dan luring ini, dilaksanakan di Aryaduta Hotel, Kota Denpasar. Pada tahun 2023 , Kementerian ATR/BPN berhasil melebihi target realisasi penyerapan anggaran hingga 97,56% dari target 95%.

Sinkronisasi program kegiatan ini sebagai mekanisme perencanaan tahunan yang bertujuan untuk menyusun rencana target, distribusi dan strategi yang berasal dari satuan kerja di daerah hingga lingkup nasional Kementerian ATR/BPN. Hal ini juga sebagai acuan untuk mencapai target realisasi penyerapan anggaran di tahun program berjalan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam sambutannya. “Tahun kemarin, capaiannya luar biasa. Di samping kita bisa memenuhi target Pak Menteri dan target Pak Presiden untuk melakukan realisasi penyerapan anggaran di atas 95%, dan kita mencapai 97,56%,” ungkap Suyus Windayana, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, Tidak hanya sekadar mencapai target penyerapan,  Suyus  juga memastikan bahwa kegiatan yang sudah terealisasi, seluruhnya akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.

 “Tapi tentunya yang harus dipastikan oleh kita semua adalah semua kegiatan yang sudah kita lakukan di tahun 2023 adalah seluruhnya akuntabel. Jadi saya ingin nanti audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) yang sedang berjalan, pastikan semua realisasi- realisasi yang sudah mencapai target, tolong disiapkan pertanggungjawabannya,” jelas Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Selain memastikan kegiatan yang akuntabel, ia juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran juga harus berdampak kepada masyarakat.

“Saya akan memastikan juga apakah penggunaan anggaran itu berdampak kepada masyarakat atau tidak. Akan saya evaluasi,” tegas Suyus Windayana.

Tidak hanya realisasi penyerapan yang melebihi target, Suyus Windayana juga menyebutkan bahwa capaian PNBP Kementerian ATR/BPN di tahun 2023, berhasil mencapai Rp3,04 triliun dari rencana target Rp2,50 triliun.

“Jadi artinya, selama tiga tahun terakhir ini, dengan mengubah layanan menjadi elektronik ada lompatan penerimaan negara kita hampir 1 triliun,” terangnya.

Di tahun 2025, Suyus Windayana menargetkan PNBP Kementerian ATR/BPN mencapai Rp3,2 triliun dengan mendorong digitalisasi pertanahan dan tata ruang untuk menunjang peningkatan layanan elektronik, serta terciptanya rencana tata ruang yang mendukung kemudahan investasi dan integrasi pertanahan dan tata ruang. “Tahun depan capaian kita Rp3,2 triliun. Kalau saya, lima tahun ke depan targetnya 7 triliun,” ungkap Suyus Windayana.  

 Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Doni Erwan dalam laporannya menyampaikan, bahwa substansi dari kegiatan ini adalah pembekalan program manajemen di masing-masing daerah. “Sebagai penunjang target capaian program dan target PNBP di tahun 2025, kami berharap sebetulnya sudah ada program-program baru. Kemudian kita juga akan menyinkronkan kegiatan ini dengan target PDB di tahun 2025, termasuk juga nanti ada beberapa evaluasi maupun pembekalan kaitan dengan kegiatan di tahun 2024,” lapor Doni Erwan.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 17 s.d. 19 Januari 2024 ini, dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang dan LP2B, I Ketut Gede Ary Sucaya; Sekretaris Inspektorat Jenderal, Niken Wulandari; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri beserta jajaran; para Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN; dan para pejabat struktural pada satuan kerja pusat dan daerah.

Baca Lainnya