Limawaktu.id, Semarang – Proyek Pengendalian Banjir dan Rob Tahap II dan Penataan Kawasan Kampung Nelayan Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah, diproyeksikan dapat menahan rob yang terjadi dalam jangka waktu 30 tahun kedepan.
“Panjang untuk tanggul robnya ini sepanjang 3,6km. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal bisa menahan rob yang terjadi. Saat ini baru dibangun, nanti kalau sudah rampung di bulan Agustus ini baru terlihat efektivitasnya,” kata Presiden Jokowi, Senin (17/6/2024).
“Kita lihat kalau sudah selesai efektivitas tanggulnya seperti apa. Nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayan juga baik, akan kita jadikan duplikasi di daerah lain. Jadi paling tidak ada contohnya dulu,” tambah Presiden Jokowi.
Pengendalian Banjir dan Rob di Kawasan Tambak Lorok Tahap II mulai dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air pada 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp231,6 miliar. Sementara, Penataan Kawasan Kampung Nelayan di Tambak Lorok dilaksanakan okeh Ditjen Cipta Karya mulai Mei 2017 dan selesai pada April 2019. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penataan kawasan tersebut sebesar Rp45,6 miliar.
“Untuk kawasan seluas 56 Ha ini, kita lakukan penataan kawasan serta pengendalian banjir dan rob. Kita bangun tanggulnya sepanjang 3,6 km dan saat ini sudah tertutup semua sehingga tidak akan ada lagi banjir dan rob yang masuk di kawasan Tambak Lorok ini,” terang Menteri Basuki.
Menteri Basuki kemudian menerangkan, dalam sistem pengendalian banjir ini juga terdapat 2 kolam retensi/ tampungan yang memiliki luas 12,02 Ha dan 8,57 Ha. Masing-masing kolam retensi juga dilengkapi pompa berkapasitas 3 x 500 liter per detik. “Seluruh progresnya sudah mencapai 85%. Nanti akan selesai semua pada Agustus 2024. Pembebasan lahannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, dan pembangunan oleh Kementerian PUPR, jadi ada kolaborasi,” terang Menteri Basuki.
Menteri Basuki yakin, Pengendalian Banjir dan Rob di Kawasan Tambak Lorok Tahap II ini akan efektif dalam mengendalikan banjir dan rob yang ada di Semarang. “Saya kira ini akan jadi percontohan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Karena daerah di sepanjang Pantura ini perlu pananganan karena juga mengalami penurunan tanah (land subsidence), jadi tidak hanya Jakarta, tapi juga Tegal, Pekalongan, Demak, termasuk Semarang,” tambah Menteri Basuki.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Direktur Sungai dan Pantai Dwi Purwantoro, Kepala Biro Komunikasi Publik Pantja Dharma Oetojo, Kepala BBWS Pemali Juana Harya Muldianto, Kepala BBPJN Jawa Tengah - DIY Rien Marlia, dan Kepala BPPW Jawa Tengah Kuswara. (*)