Bandung, Limawaktu.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ambil alih tujuh komponen pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp700 milyar dari sembilan komponen yang ada.
Demikian disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) seusai penandatanganan naskah kesepakatan bersama komponen pendanaan Pilkada serentak oleh bupati dan wali kota di Gedung Sate Bandung, Rabu (21/6/2023).
“Jadi sembilan komponen biaya Pilkada ini ditanggung oleh provinsi dan kota/kabupaten. Pemprov Jabar mengambil alih tujuh komponen, dua lagi oleh kabupaten/kota, sehingga kabupaten/kota rata-rata membiayai di bawah Rp100 milyar dengan beberapa ukuran, ada yang 30,50 hingga 60," kata Emil.
Dia berharap kontribusi Pemprov memicu bertambahnya jumlah partisipasi pemilih di Jawa Barat, minimal 80 persen. Kemudian terciptanya kondusifitas dalam penyelenggaraan, berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin berkualitas.
Emil mengatakan bahwa kepala daerah di Jawa Barat rerata akan berakhir tahun ini. Maka mekanisme Penjabat (Pj) bupati/wali kota akan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melalui usulan dari DPRD kota/kabupaten, Gubernur Jawa Barat dan pemerintah pusat.
“Mayoritas di akhir tahun ini, nama-nama Pj sesuai aturan. Dari aspirasi daerah melalui DPRD, rekomendasi provinsi dan pusat. Nanti diputuskan oleh pemerintah pusat, siapa yang akan menjadi Penjabat bupati/wali kota di daerah masing-masing, termasuk provinsi juga, saya juga tidak bisa intervensi. Nanti diserahkan ke pemerintah pusat,” kata dia.
