Limawaktu.id – Pembuatan kontruksi interior Mall Pelayanan Publik (MPP) bakal digarap kembali tahun ini.
Sebetulnya, kontruksi interior proyek tersebut sudah dilelangkan dan sudah ada pemenangnya tahun lalu. Namun harus dibatalkan karena pembangunan fisiknya gagal dilaksanakan.
“Sebetulnya sudah lelang dan ada pemenangnya. Tapi kan beriringan dengan kontruksi fisiknya,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, Hella Haerani saat dihubungi, Sabtu (16/1/2021).
Tahun ini anggaran yang disiapkan untuk penyedia jasa pelayanan kontruksi interior MPP mencapai Rp. 7.651.030.000 dan sekitar Rp 200 juta untuk pengawasan. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) pemerintah pusat.
“Totalnya Rp. 7.851.030.000 dan itu sudah diketuk palu. Mudah-mudahan pembangunannya tidak gagal lelang. Jadi kita interior bisa lelang,” kata Hella.
Pihaknya berharap pembangunan MPP hingga interiornya bisa rampung tahun ini. Apalagi, kata dia, sudah banyak instansi dan lembaga vertikal yang sudah menyatakan kesiapannya untuk bergabung di MPP nanti.
Seperti diketahui, MPP nantinya akan dijadikan tempat pelayanan terpadu berbagai instansi dan lembaga. Sebut saja dari Pemkot Cimahi ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), DPMPTSP dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sementara dari instansi vertikal ada dari perbankan, imigrasi, kepolisian dan berbagai instansi lainnya. “Harapan kami tahun ini minimal soft launching karena dengan vertikal sudah komunikasi dan mereka siap bergabung,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, Deni Herdiana mengatakan, tahun ini pembangunan MPP akan dilanjutkan dengan anggaran 53,5 miliar. Tahun lalu, pembangunannya gagal lelang.
“Anggaran yang diajukan sekitar Rp 53,5 miliar," ucapnya.
Ia mengungkapkan, anggaran untuk pembangunan MPP lanjutan bersumber dari DID pemerintah pusat dan APBD murni Kota Cimahi. Khusus DID, merupakan dana tahun ini yang tidak terpakai namun tetap dipertahankan oleh pemerintah pusat untuk dimasukan dalam APBD 2021.
