Jumat, 29 Desember 2017 18:42

Pembagian PKH Dinilai Tidak Adil, Agun Soroti Data BPS Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Gunawan menerima audensi warga Kelurahan Cibeureum.
Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Gunawan menerima audensi warga Kelurahan Cibeureum. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Sejumlah warga RW 20 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan memprotes pembagian jatah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak adil.

Protes tersebut dilancarkan dalam forum audensi di DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Jum'at (19/12/2017). Mereka menyoroti kinerja RT dan RW yang lebih memilih kerabat terdekatnya untuk mendapatkan PKH.

"Ada warga yang sudah meninggal masih menerima PKH, terus diprioritaskan untuk keluarga dan orang-orang terdekat mereka (RT/RW). Sedangkan kami yang membutuhkan, justru tidak kebagian," ujar Ita Novita, salah satu warga saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, Jumat (29/12/2017).

Ia dan warga lainnya juga mengaku kecewa terhadap kader-kader PKH dari Kelurahan Cibeureum dan Kecamatan Cimahi Selatan yang tidak adil saat melakukan pendataan.

"Jadi bagaimana masyarakat yang mampu mau terbantu, karena kader-kadernya saja seperti itu. Saya minta mereka diganti saja," terangnya.

Hal serupa diungkap Siti Romlah, warga lainnya. Dikatakannya, hingga saat ini, pihak RT dan RW serta kelurahan justru telah berbuat tidak adil terhadap mereka.

"Ada Lansia yang terlantar, tapi tidak kebagian. Jadi PKH ini setelah diterima, baru ramai, karena mereka mendata dan membagikannya secara diam-diam," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Gunawan malah menyoroti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Alhasil, penerima PKH di Kelurahan Cibeureum, sebagai contohnya, masih banyak yang berasal dari kalangan orang mampu, orang yang sudah meninggal, sudah pindah, dan sebagainya.

"Justru orang yang berhak menerima, akhirnya tersisihkan. Itu yang harus diperbaiki. Kementerian juga jangan melulu menggunakan data dari BPS, karena perlu diakui, data dari BPS itu banyak salahnya," terang Agun, sapaan akrab Achmad Gunawan. (kit)