Jumat, 1 Februari 2019 16:22

Pakar Tata Kota:Perumahan di Kampung Cireundeu Langgar Kepres/31/1990

Reporter : Fery Bangkit 
Pembangunan Perumahan Di Kampung Adat Cireundeu.
Pembangunan Perumahan Di Kampung Adat Cireundeu. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Pakar Tata Kota Institut Teknologi Bandung (ITB), Denny Zulkaidi menilai, pembangunan perumahan di Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi melanggar Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

"Menurut Keppres 32/1990, disebutkan kalau kemiringan 40% (18°) atau lebih, mestinya berstatus hutan lindung. Dari yang saya lihat, dengan kemiringan seperti itu, harusnya tidak diizinkan dibangun perumahan, jelas melanggar," ungkap Denny saat dihubungi, Jum'at (1/2/2019).

Baca Juga : Izinkan RTH di Cireundeu Dirusak, Pemkot Dinilai Acuhkan Dampak Lingkungan

Dia mempertanyakan kajian yang dilakukan oleh konsultan pembangunan, termasuk oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Sebab pembangunan di kawasan RTH, tidak bisa hanya melakukan kajian secara internalsite saja.

"Harus periksa rencana pola ruangnya. Kalau tidak sesuai, harus dihentikan. Kajian lingkungannya hanya internal site, terhadap Kota Cimahi secara menyeluruh, atau terhadap Cekungan Bandung? Kalau by project, harus Amdal/RKL/RPL, tergantung luas sitenya. Di situ harus ada deliniasi wilayah yang terkena dampak, bukan hanya internal site," jelasnya.

Baca Juga : Kata Walhi Soal Pembangunan Perumahan di Kampung Adat Cireundeu: Khawatir Seperti Kasus Meikarta

pemerintah juga mesti memikirkan nasib dari warganya yang ada di Kampung Cireundeu, mengingat DLH Kota Cimahi sudah mengakui kawasan itu berpotensi terjadi bencana karena pembangunan.

"Harusnya bisa distop, tapi ya tergantung political will Pemkot Cimahi dan DPRD Cimahi. Perlu saya cek RTRW Kota Cimahi dulu supaya bisa dipastikan pelanggarannya apa saja," tegasnya.

Baca Juga : Disebut Abai Dampak Lingkungan, Wali Kota Cimahi 'Ngeles' Begini

Pembangunan di dekat kawasan adat Kampung Cireundeu, yang jadi salah satu destinasi wisata, harusnya tak menyulitkan pemerintah menghentikan pembangunan tersebut.

"Setahu saya Cimahi belum punya Perda Cagar Budaya, sehingga belum ada penetapan dan perlindungan cagar budaya, termasuk kampung adat Cireundeu. Pemerintah harus mulai berpikir kesitu," bebernya.

Secara sekilas, pembangunan di atas bukit atau gunung itu jelas bisa menimbulkan dampak berupa bencana lokal bagi warga, yang sampai saat ini terus merasa khawatir.

"Tentu karena resapan air berkurang, limpasan air bertambah, akhirnya berpotensi longsor, banjir, dan penurunan muka air tanah. Semua harus diperiksa dulu secara teknis, tapi sekilas sangat mungkin terjadi," ujarnya.

Baca Lainnya