Bandung, (limawaktu.id),- Operasi pasar menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga minyak kelapa. Operasi pasar tersebut harus memperhatian tiga unsur, tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat jumlah.
"Ketepatan ini memberi jaminan agar operasi pasar efektif menekan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, Rabu (16/02/2022)
Menurut Acuviarta, tepat lokasi berarti operasi pasar harus di lokasi yang heterogen dengan konsumen yang memang membutuhkan. Lokasi yang tidak tepat jika operasi pasar dilakukan di kantor pemda atau lokasi calon konsumen yang sejenis.
"Begitu pula tepat waktu, jangan waktu saat minyak kelapa langka dan mahal. Yang paling penting lagi tepat jumlah, sehingga banyaknya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Harga crude palm oil atau CPO internasional, kata Acuviarta, memang naik sejak pertengahan tahun 2021. Namun, pemerintah terlambat mengambil kebijakan atau inside lags. Ini yang membuat harga domestik tidak bisa dikendalikan.
"Pemerintah baru mengeluarkan kebijakan pertengahan Januari 2022, tentu saja situasi sudah cukup rumit. Inilah yang menbuat situasi menjadi outside lags," katanya.
Acuviarta mengusulkan, pemerintah harus mengajak duduk bersama pengusaha produsen minyak kelapa untuk menyelesaikan masalah tingganya harga eceran. "Dulu waktu CPO turun, pemerintah membantu membeli CPO sama pemerintah untuk campuran biodeisel. Sekarang waktunya pengusaha minyak membantu pemerintah," katanya.
Operasi Pasar
Sementara, Pemda Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Kabupaten Karawang melakukan operasi pasar minyak goreng di Kampung Budaya, Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Selasa (15/2/2022).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, ada sekitar 1.500 liter minyak goreng berupa kemasan pada operasi pasar kali ini. Minyak goreng dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Setiap orang hanya dibolehkan membeli dua liter minyak goreng.
"Hari ini 1.500-an di satu desa di Karawang dan nanti tiap hari kita lakukan sebagai bagian komitmen dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Karawang," kata Ridwan Kamil.
Dengan operasi pasar ini, diharapkan harga dan stok minyak goreng di pasaran bisa kembali normal. Mengingat dalam beberapa hari belakangan, Ridwan Kamil menerima banyak curhatan dari ibu-ibu hingga pedagang tentang kelangkaan stok dan kenaikan harga minyak goreng.
"Kami dari Pemprov dari Pemkab melakukan banyak operasi pasar di bulan-bulan kemarin. Sempat turun kemudian ada kelangkaan lagi. Tentulah ibu-ibu curhat-curhat lagi," kata pria yang kerap disapa Kang Emil.
Di sisi lain, Ridwan Kamil juga berharap pemerintah pusat segera mungkin bisa mengendalikan stok dan harga minyak di pasaran. Pemda Provinsi Jawa Barat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menstabilkan harga dan stok minyak goreng di pasaran.
"Kita juga koordinasikan dua arah, satu ke pemerintah pusat. Hari ini ada kabar 24 juta liter akan didistribusikan ke daerah-daerah. Sambil kita lakukan juga operasi pasar agar harga tetap di angka Rp14.000," kata Ridwan Kamil
Ridwan Kamil pun mengajak kepada seluruh pihak untuk ikut membantu menjaga stabilitas harga minyak goreng.
"Ini juga saya instruksikan ke seluruh wilayah agar membantu stabilisasi harga walaupun jangka panjangnya harus kita pikirkan, karena teorinya sawit ini bisa jadi minyak goreng, bisa jadi bahan bakar biodiesel," kata Ridwan Kamil.
"Kalau diambil jatah pasar minyak goreng ke biodiesel, itulah yang mungkin jangka panjang kita akan banyak masalah. Jadi harus dicari solusi dari pemerintah pusat agar ketersediaan ini tetap terjaga walaupun ada tren biodiesel untuk konsumsi bahan bakar," imbuhnya.
