Limawaktu.id, Kota Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi mengirimkan pesan keras jelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, praktik titip-menitip dipastikan tidak akan ditoleransi. Wali Kota Ngatiyana menegaskan, siapa pun yang mencoba bermain di balik layar penerimaan siswa akan berhadapan dengan sanksi tegas.
“Tidak ada titipan-titipan. Semua diperlakukan sama. Jika ada yang mencoba menitipkan, akan diproses dan diberikan sanksi tegas,” ujar Ngatiyana dengan nada tegas.
Pernyataan itu disampaikan usai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 tingkat Kota Cimahi, Senin, 4 Mei 2026. Di tengah sorotan publik terhadap potensi kecurangan dalam sistem penerimaan siswa, komitmen ini menjadi penegasan bahwa Pemkot tidak ingin SPMB kembali dicederai praktik-praktik lama.
Ngatiyana menekankan, SPMB harus berjalan transparan, berbasis wilayah, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Ia mengingatkan bahwa keadilan dalam akses pendidikan bukan sekadar jargon, melainkan kewajiban yang harus dijaga bersama.
“Ini soal keadilan. Jangan sampai ada anak yang tersingkir hanya karena tidak punya ‘akses’ atau ‘orang dalam’,” tegasnya.
Tak hanya soal penerimaan siswa baru, Pemkot Cimahi juga menyoroti persoalan mendasar dunia pendidikan: masih adanya anak putus sekolah. Ngatiyana menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditangani secara agresif.
Melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan PKBM, pemerintah menerapkan strategi jemput bola untuk menarik kembali anak-anak yang terhenti pendidikannya. Program kesetaraan Paket A, B, dan C digencarkan sebagai jalur alternatif, sementara bantuan bagi keluarga kurang mampu diperluas.
“Tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Negara harus hadir,” tandasnya.
Momentum Hardiknas, lanjut Ngatiyana, bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan titik evaluasi atas masih adanya ketimpangan akses pendidikan. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Cimahi akan terus memperketat pengawasan SPMB sekaligus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dari sistem pendidikan.
Dengan sikap tegas ini, Pemkot Cimahi mencoba menutup celah kecurangan sekaligus mengirim sinyal kuat: pendidikan bukan ruang untuk praktik titipan, melainkan hak dasar yang harus dijamin secara adil bagi seluruh warga.
