Jumat, 26 Februari 2021 13:26

Ngatiyana Ajak Semua Pihak Transparan dan Akuntabel Laksanakan Program Rutilahu

Reporter : Bubun Munawar
Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana
Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana [limawaktu.id]

Limawaktu.id,- Plt Wali Kota Cimahi Ngtaiyana mewanti-wanti kepada semua pihak agar bisa menjaga dan melakukan transparansi dalam pembangunan rutilahu baik yang bresumber dari APBN, APBD Provinsi ataupun APBD Kota Cimahi. Hal itu disampaikannya saat membuka sosialisasi Bantuan Sosial Rutilahu bagi BKM, LPm, LKM dan Tim Tekhnis di Gedung Cimahi Technopark, Jum’at (26/2/2021).

 “Kerjakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan bersikaplah transparan dan akuntabel dalam melaksanakan program rutilahu ini,” terangnya.

 Dia meminta jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadinya. Kegiatan ini harus dilaksanakan dan diawasi secara Bersama-sama, karena tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan perbaikan rumahnya.

 “Ini merupakan kesempatan bagi kita dalam membantu warga yang kurang mampu, kita lebih baik memberi daripada menerima,” pintanya.

 Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Boy Iman Nugraha melalui Kabid Perumahan M Eko mengungkapkan, kelima daerah tersebut merupakan prioritas dari 22 kabupetan kota lainnya di Jawa Barat, berdasarkan pada kondisi wilayah yang perlu dibantu, dari usulan yang masuk serta dari data yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

 “ Kriteria lainnya atas dasar kinerja tahun sebelumnya,” terang Eko, disela Sosialisasi Program Bantuan Rutilahu bagi LPM, BKM, LKM dan Tim Teknis I 27 Kabupaten Kota se Jawa Barat, di Gedung Cimahi Technopark, Jalan Baros, Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Jum’at (26/02/2021).

 Program bantuan 31.500 rutilahu ini merupakan bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, diluar program Bantuan Stimulan Peumahan Swadaya (BSPS)  dan APBN, dari Kementerian PUPR.   

 “Ini diluar program BSPS dan APBN , kalau BSPS untuk tahun ini  kami  belum pegang datanya , biasanya BSPS jumlahnya  variatif tapi sampai saat ini  datanya belum keluar,” jelas Eko.

 Sosilaisasi dilakukan agar LPM, BKM DN LKM di Jawa Barat lebih faham tentang prosedur dan mekanisme serta apa yang harus dilakukan dalam mendapatkan program rutilahu di Jawa Barat, serta menyampaikan secara langsung kepada penerima manfaat.

 

 

 

Baca Lainnya

Topik Populer