Limawaktu.id, Kota Bandung - Pemerintah menegaskan tidak ada ruang kekosongan dalam pengelolaan Kebun Binatang Bandung meski masa nota kesepahaman (MoU) resmi berakhir. Kepastian ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran publik terkait nasib satwa dan ratusan pekerja di tengah transisi pengelola.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana, memastikan seluruh aspek krusial tetap berjalan tanpa gangguan. Ia menekankan, negara hadir penuh melalui kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung.
“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pakan, kesehatan satwa, hingga tenaga kerja semuanya aman dan terkendali,” tegasnya di lokasi, Rabu (6/5/2026).
Penegasan ini penting, mengingat berakhirnya MoU kerap memicu ketidakpastian dalam tata kelola. Namun, pemerintah memilih langkah cepat dengan mengambil alih tanggung jawab operasional agar tidak terjadi disrupsi, terutama yang berdampak pada kesejahteraan satwa.
Koordinator Pengelola Kebun Binatang, Rohman Suryaman, mengungkapkan kebutuhan pakan satwa tetap terpenuhi, bahkan dilengkapi dengan enrichment atau pengayaan perilaku.
“Bukan hanya cukup, tapi juga berkualitas. Enrichment ini penting untuk menjaga naluri dan kesehatan satwa,” ujarnya.
Di sisi lain, isu kesejahteraan karyawan juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota Bandung kini menanggung pembayaran gaji pegawai untuk memastikan tidak ada gejolak internal selama masa transisi.
“Gaji karyawan aman. Operasional seperti kebersihan juga tetap berjalan karena dukungan pemerintah kota,” kata Rohman.
Untuk kesehatan satwa, pengawasan dilakukan secara ketat dan berkala. Sejumlah satwa prioritas seperti macan tutul dan gajah bahkan menjalani pemeriksaan menyeluruh guna memastikan kondisi tetap prima.
Meski kondisi dinyatakan stabil, tantangan belum sepenuhnya usai. Proses penunjukan pengelola baru kini menjadi krusial. Pemerintah dituntut tidak sekadar mencari operator, tetapi sosok yang memiliki kapasitas manajerial, komitmen terhadap kesejahteraan satwa, serta visi pengembangan konservasi yang berkelanjutan.
Tanpa itu, stabilitas yang saat ini terjaga dikhawatirkan hanya bersifat sementara. Pemerintah pun diharapkan transparan dalam proses seleksi agar pengelolaan kebun binatang ke depan tidak lagi diwarnai polemik, melainkan berorientasi pada profesionalisme dan standar kesejahteraan satwa yang lebih tinggi.
