Limawaktu.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, mengumumkan peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah besar-besaran di wilayah perbatasan Indonesia. Program ini menyasar 15.000 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota pada 17 provinsi perbatasan.
Dalam keterangannya di Kantor BNPP, Jakarta, Jumat (23/4/2026), Tito menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi warga di beranda terdepan NKRI. Menurutnya, pembenahan hunian bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan instrumen penting untuk memupuk rasa bangga dan nasionalisme masyarakat terhadap negara.
"Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat," ujar Tito di hadapan media.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa kesejahteraan di wilayah perbatasan memiliki kaitan erat dengan aspek keamanan nasional. Kawasan perbatasan yang mapan secara ekonomi dan sosial akan berfungsi sebagai buffer zone atau zona penyangga yang efektif dalam menangkal potensi infiltrasi dan gangguan keamanan dari luar negeri.
Menurut Tito, awalnya, alokasi program ini direncanakan sebanyak 10.000 unit. Namun, setelah melakukan peninjauan lapangan dan berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit. Tito menyebut ini sebagai program terbesar yang pernah dikelola BNPP sejak lembaga tersebut didirikan pada tahun 2010.
"Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri," katanya.
Dia menjelaskan, untuk menjamin transparansi dan ketepatan sasaran, verifikasi penerima bantuan akan merujuk sepenuhnya pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Sistem by name by address pada data tersebut diharapkan dapat meminimalisir kesalahan distribusi bantuan.
Melalui program stimulan ini, Mendagri berharap akan tercipta efek domino yang mendorong kementerian dan lembaga lain untuk turut mempercepat pembangunan fasilitas publik lainnya di perbatasan, seperti pasar, dermaga, dan infrastruktur penunjang ekonomi lainnya.
