Limawaktu.id, Jakarta – Presiden Jokowi meminta agar daerah tidak hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah pusat. Melainkan dapat melaksanakan terobosan di daerah masing-masing dalam upaya Pengendalian Inflasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Daerah bisa melaksanakan kebijakan itu dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Mendagri mengimbuhkan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat dengan mengundang sejumlah menteri dan kepala lembaga negara membahas hal tersebut.
“Intinya semua daerah jangan hanya mengandalkan kegiatan dari pusat, intervensi pusat. Daerah juga bisa melakukan intervensi sendiri, dan saya lihat banyak yang dilakukan daerah-daerah. Gunakan dana reguler dari pangan, dinas pangan pertanian misalnya, juga dari dinas sosial yang ada di provinsi, kabupaten/kota, serta gunakan dari dana anggaran BTT,” ujar Mendagri saat menghadiri Gerakan Pangan Murah Serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia di Ruang Rapat Nusantara I, Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jakarta, Senin (16/10/2023). Kegiatan tersebut diinisiasi Bapanas dan diikuti secara serentak oleh seluruh Pemda se-Indonesia.
Dia mendorong daerah tidak ragu menggunakan anggaran BTT untuk penanganan inflasi. Daerah juga diimbau terus menjalin koordinasi dengan kejaksaan di wilayah masing-masing. Menurut Mendagri, bila semua daerah bergerak secara serentak untuk melaksanakan GPM, hal ini akan berkontribusi terhadap terkendalinya harga pangan.
“Kalau dilakukan serempak se-Indonesia, di samping di titik yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Pangan, yang diinisiasi oleh Badan Pangan, semuanya bergerak untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Makanya (ini akan) sangat memberikan andil untuk menurunkan harga pangan stabilisasi harga pangan dan untuk membantu masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mendagri berpesan agar upaya pengendalian perlu terus dioptimalkan semua pihak. Dirinya juga mengapresiasi gelaran GPM yang diinisiasi Bapanas. Dia menekankan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemda bakal terus bekerja sama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
“Ini kira-kira mohon dipahami untuk rekan-rekan kepala daerah supaya rekan-rekan bisa memahami dan rekan-rekan pasti kalau bisa mengendalikan harga rekan-rekan kepala daerah pasti akan dicintai oleh masyarakatnya,” tandasnya.
