Oleh: Fajar Budhi Wibowo - Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi (LSM Kompas)
Dukungan organisasi sayap partai kepada Letkol Purn Ngatiyana untuk memimpin DPD Golkar Cimahi itu, mengagetkan banyak orang. Suhu politik lokal yang tadinya datar, tiba-tiba memanas.
Sekilas ini terlihat seperti urusan rumah tangga partai. Prosedur biasa menjelang kontestasi. Tapi kalau ditarik lebih jauh, dampaknya tidak sesederhana itu.
Partai politik bukan organisasi privat. Di sanalah calon-calon pengambil kebijakan ditempa. Dari situ pula nanti lahir keputusan tentang APBD, tentang arah pembangunan Cimahi mau dibawa ke mana. Karena itu wajar kalau publik ikut menaruh perhatian. Ini bukan soal ikut campur dapur orang lain. Ini soal memastikan diskursus politik tidak melenceng dari persoalan warga.
Ada gejala yang sudah lama kita lihat. Setidaknya satu atau 2 dekade terakhir, banyak partai lebih memilih jalan pintas.
Meminang purnawirawan atau mantan kepala daerah untuk jadi ketua. Alasannya pragmatis. Butuh figur yang langsung dikenal, yang bisa mengangkat suara dan mengamankan logistik.
Hitung-hitungannya masuk akal untuk kepentingan elektoral. Namun ada harga yang harus dibayar. Kader organik yang merintis dari bawah, yang mengurus ranting bertahun-tahun, posisinya jadi terpinggirkan. Karpet merah tiba-tiba digelar untuk figur dari luar.
Jika pola ini dibiarkan, fungsi partai sebagai sekolah politik warga akan pelan-pelan hilang. Partai hanya menjadi kendaraan untuk merebut kuasa.
Cimahi sendiri sedang tidak dalam kondisi ringan. Persoalan tata ruang yang tumpang tindih, banjir yang datang setiap musim hujan, angka pengangguran yang masih tinggi, layanan dasar yang sering tersendat karena fiskal daerah yang terbatas. Itu pekerjaan rumah yang menumpuk.
Dalam situasi seperti itu, kehadiran figur dengan latar belakang eksekutif-militer di puncak Golkar Cimahi, partai yang punya pengaruh cukup besar di DPRD, tentu punya dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama, hubungan eksekutif dan legislatif bisa lebih cair. Koordinasi lebih cepat. Program pembangunan tidak perlu berlarut-larut dalam kebuntuan politik.
Tetapi ada kemungkinan kedua yang tidak kalah besar. Ketika komando partai dan kekuasaan menyatu terlalu rapat, ruang untuk berbeda pendapat jadi menyempit. Parlemen daerah yang seharusnya menguji setiap kebijakan dengan kritik, justru kehilangan daya koreksinya. Kebijakan publik disusun dari atas, tanpa benar-benar mendengar warga yang hidup di bawahnya.
Ini yang menjadi perhatian kami di LSM KOMPAS.
Ketika koalisi di tingkat lokal semakin gemuk dan tidak ada penyeimbang, fungsi pengawasan itu mudah tumpul. Gedung dewan bisa berubah dari benteng kedaulatan rakyat menjadi sekadar pemberi stempel untuk kepentingan elite.
Siapapun yang nanti memegang kendali Golkar Cimahi, kerja pengawasan tidak boleh longgar. Baik dari masyarakat sipil, akademisi, maupun media. Transparansi anggaran dan akuntabilitas kebijakan harus terus dikawal.
Cimahi tidak membutuhkan stabilitas yang hanya dibangun dari kompromi elite di atas meja. Kota ini butuh kepemimpinan yang tahan dikritik dan sungguh-sungguh berpihak pada keadilan sosial.
Apa yang terjadi di tubuh Golkar Cimahi hari ini seharusnya menjadi cermin bagi kita semua. Kekuatan politik tidak diukur dari seberapa besar koalisi yang berhasil dirangkul. Ukurannya jauh lebih sederhana, apakah kebijakan yang lahir benar-benar mampu memperbaiki hidup warga Cimahi, hari ini dan nanti.*
