Selasa, 24 Mei 2022 9:20

Meminimalisir Banjir Bupati Bandung Programkan Pembangunan Danau

Reporter : Bubun Munawar
Bupati Bandung Dadang Supriatna berkonsultasi dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Ir.Herri Trisaputra Zuna, S.E, M.T
Bupati Bandung Dadang Supriatna berkonsultasi dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Ir.Herri Trisaputra Zuna, S.E, M.T [Instagram]

Limawaktu.id, - Bupati Bandung Dadang Supriatna mengajukan konsep penanganan persoalan banjir melalui pembangunan danau di Tegalluar Bojongsoang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta program lain  terkait dengan berbagai kegiatan infrastruktur di Kabupaten Bandung.

“ Alhamdulilah semua ajuan direspon baik oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia, saat berkonsultasi dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Ir.Herri Trisaputra Zuna, S.E, M.T dalam rangka mengajukan Usulan Peningkatan Jalan,” terangnya, Selasa (24/5/2022).

Dikatakan Dadang dengan pembangunan danau, tidak saja diharapkan dapat meminimalisir banjir. Tetapi bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum dan energi listrik, serta pengelolaan air bawah tanah.

Menurut dia, selain  mengajukan usulan tentang jalan, Saya juga menawarkan program peningkatan ekonomi warga sekitar, karena keberadaan danau dapat menjadi kawasan pariwisata yang pada ujungnya bisa membuka peluang meningkatnya pendapatan warga.

“Saya juga  mengusulkan beberapa langkah strategis dalam menangani berbagai persoalan. Salah satunya adalah rencana pembangunan jalan tol Soreang hingga ke Cidaun yang dipandang dapat membuka peluang terjadinya pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Dadang beralasan, jika ada jalan tol yang bisa tembus ke Cidaun akan mempermudah akses menuju kawasan wisata yang cukup banyak di daerah Jabar Selatan. Namun tentunya, konsep dan wacana ini membutuhkan arahan dan kajian dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.

“Selain melakukan konsultasi ke PUPR, Saya didampingi sejumlah asisten daerah dan kepala perangkat daerah, berkunjung ke Irjen Kementerian Dalam Negeri  terkait  kurangnya tenaga Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) di Kabupaten Bandung.

“ Saya ingin berkonsultasi tentang regulasi pengawasan dana desa, ADPD dan bantuan gubernur ke desa,” bebernya.

 

Baca Lainnya

Topik Populer