Limawaktu.id,- Indonesia bukan hanya ibukota dan sekitarnya, karena itu Presiden Jokowi menekankan semangat membangun Indonesia dari pinggiran.
Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan, perbatasan negara merupakan beranda depan yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia. Karena itu, pulau-Pulau Terluar perlu merasakan hadirnya negara.
“WarganPulau terluar perlu merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, “ ungkap Mahfud di akun instagramnya, Jum’at (16/6/2023).
Menurutnya, sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Menteri Dalam Negeri, dia hadir ke Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, untuk pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas).
“Saya dan Mendagri juga terbang dari Pulau Moa untuk bertemu Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) di Pulau Meatimiarang, salah satu dari Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT), yang berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia,” katanya.
Sementara itu, Mnedagri yang juga Ketua BNPP Tito Karnavian mengatakan, pembangunan di daerah perbatasan dapat menggunakan skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki anggaran dengan mata anggaran untuk membangun jalan atau jembatan di daerah perbatasan. Hal ini bisa dikerjakan oleh Kementerian PUPR sendiri atau dikerjakan oleh Pemda melalui DAK.
“Dana Alokasi Khusus dari kementerian pusat yang dimasukkan ke dalam APBD daerah, bukan murni uang daerah, kalau daerah itu uangnya DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil),” ujarnya.
Tito menjelaskan, pihaknya menunggu ada usulan kebutuhan dari daerah perbatasan. Usulan itu nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di kementerian/lembaga terkait. Apabila kementerian/lembaga tersebut tidak memiliki konsep penggunaan anggaran, nantinya dapat diarahkan sesuai permintaan.
“Nanti kita bisa masukan dalam usulan untuk programnya, tapi yang penting uang yang digunakan tepat untuk perbatasan,” tandasnya.
Dia menekankan, pembangunan di daerah perbatasan harus berlangsung dua arah. Tidak hanya dari pemerintah pusat, pembangunan di daerah perbatasan juga harus mendengarkan masukan dari daerah.
