Limawaktu.id, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
SPBE Summit 2024 diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah.
Pada acara SPBE Summit 2024, terdapat pemberian apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik dalam rangkaian acara tersebut. Juga dilaksanakan penandatanganan komitmen pimpinan instansi Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas sembilan layanan SPBE prioritas.
Kota Cimahi, Jawa Barat berhasil meraih Digital Government Award Dalam gelaran SPBE Summit 2024, meraih urutan ke-5 (lima) besar terbaik indeks SPBE kategori “Pemerintah Kota” se-Indonesia Tahun 2024, yang diterima secara langsung oleh Pj. Wali Kota Cimahi Dicky Saromi.
Dicky menyebutkan, Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Terbaik pada Kategori Kota berhasil diraih oleh Kota Cimahi. Adapun dalam hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB Kota Cimahi meraih nilai 4.02 dengan Predikat nilai Sangat Baik yang sebelumnya pada tahun 2022 dengan nilai 3,09 dengan predikat baik.
“Dengan adanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan publik dan layanan lainnya berbasis digital sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan optimal,” sebutnya.
Diberitakan Limawaktu.id sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan, pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut.
Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.
Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.
“Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujarnya.
“Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi,” imbuh Anas.
