Bandung, Limawaktu.id - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari menyebutkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, peningkatan kompetensi ASN menjadi kewajiban untuk menciptakan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Itu (Integritas; red) sudah menjadi kewajiban, keniscayaan harus dimiliki oleh seluruh ASN," Hery kepada wartawan usai kegiatan Japri di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/5/2024).
Dia menegaskan, tanggung jawab pengembangan kompetensi tersebut bukan saja tanggung jawab BPSDM, BKD, dan Biro Organisasi, tapi seluruh kepala OPD. Bahkan dalam semua kurikulum peningkatan kompetensi, ada nilai-nilai prinsip yang menekankan bahwa integritas sudah harga mati untuk ASN.
Peningkatan kompetensi, lanjut Hery, dilakukan berdasarkan konsep pendekatan Corporate University. "Itu salah satu prinsip utamanya terintegrasi terus menerus melibatkan semua pihak," jelasnya.
Oleh karena itu, dalam peningkatan kompetensi dan integritas ASN, diperlukan tanggung jawab semua pihak dari stakeholder terkait.
"Harus terintegrasi, semuanya bergabung menjadi satu. Kemudian juga harus dari sesuai kebutuhan dari bawah, jangan sampai tidak nyambung," pungkasnya.
