Limawaktu.id – Cuitan warganet Kota Cimahi perihal Stadion Sangkuriang tak kunjung mendapat Respon dari Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.
Dalam akun Instagram milik orang nomor satu di Kota Cimahi @ajaympriatna, sejumlah Warga meminta dan mempertanyakan soal perbaikan stadion tersebut. Namun, tak ada satupun komentar warga yang dijawab Ajay.
Seperti akun atas nama @ruddyadisaputra “Stadion Sangkuriang kapan diperbaiki Pak Wali @ajaympriatna?,” tulisnya beberapa hari lalu.
“Assalamualaikum Pak Wali @ajaympriatna, bagaimana dengan nasib Stadion Sangkuriang, apakah akan diperbaiki? Kasian Cimahi gak punya stadion yang layak,” tulis akun @bondanalle
“Pak Ajay, renovasi Stadion Sangkuriang dong Pak. Jadikan stadion home PSKC Pak. Lebar Pak,” tulis akun @ilhamasharrr.
Untuk menjawab permintaan dan pertanyaan warga, kali ini Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Chanifah Listyarinimenjelaskan bahwa status Stadion Sangkuriang saat ini masih dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM).
Maka dari itu, hingga saat ini, Pemerintah Kota Cimahi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeliharaan, renovasi dan sebagainya terhadap Stadion Sangkuriang.
“Support anggaran kita tidak bisa, aturannya kan seperti itu,” ucap Chanifah saat dihubungi, Jum’at (10/11/2017).
Saat ini, jelasnya, Pemerintah Kota Cimahi tengah melakukan pembahasan soal pengembailan aset Stadion Sangkuriang kepada Pemerintah Kota Cimahi, melaui Raperda perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDJM.
“Sementara ini masih dipegang PDJM. Tapi kita akan tarik aset di PDJM itu untuk diberikan lagi ke kita. Dulu itu kan penyerahannya pakai Perda, jadi sekarang juga harus diperadakan,” ujar Chanifah.
Setelah aset resmi dikembalikan, lanjut Chanifah, baru Pemerintah Kota Cimahi berhak untuk mengelola dan melakukan perbaikan Stadion Sangkuriang.
Namun, katanya, meski penyerahan aset selesai tahun ini, renovasi maupun perbaikan tidak akan bisa dilaksanakan tahun 2018. Pasalnya, aset tersebut tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2018.
“Yang jelas 2018 belum bisa masuk RPJM, karena 2018 disusun berdasarkan perencanaan tahun 2017. 2017 kan masih dikelola PDJM. Mungkin di 2019 kita bisa melakukan penataan dan sebaianya,” terangnya. (kit)*
