Limawaktu.id,- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi mengaku kecewa kepada Plt Wali Kota Cimahi, karena untuk keduakalinya tidak menghadiri kegiatan yang digelar KNPI. Setelah tak menghadiri pelantikan beberapa waktu lalu, Plt Wali Kota Cimahi kembali tak menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) KNPI Kota Cimahi yang digelar di Villa Neglasari, Jalan Sirnarasa, Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, pada Kamis (30/1/2022).
Ketua KNPI Kota Cimahi Yusuf Handriyana mengungkapkan, sudah dua kali kegiatan KNPI Kota Cimahi tapi tidak dihadiri oleh Plt Wali Kota Cimahi dengan alasan ada kegiatan lain. Ketidakhadiran Plt Wali Kota Cimahi tersebut membuat pihaknya merasa kecewa atas ketidak hadiran Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana pada kegiatan KNPI Kota Cimahi.
“Dalam Rakerda ini kami ingin bertemu langsung dengan Plt Wali Kota Cimahi, namun tidak hadir, padahal kami ingin menyampaikan secara langsung bagaimana potensi pemuda yang ada di Kota Cimahi,” ungkapnya, usai pembukaan Rakerda.
Menurut Yusuf, kekecewaan KNPI Kota Cimahi cukup terobati dengan hadirnya Asisten Pemerintahan Setda Kota Cimahi Maria Fitriana yang hadir sekaligus membuka Rakerda KNPI Kota Cimahi 2022.
“Kami apresiasi kepada Pemkot Cimahi dan mengapresiasi kehadiran bu Fitriana, sebagai Asisten Pemerintahan , walaupun kecewa dengan tidak hadirnya Plt Wali Kota,” tuturnya.
Dikatakannya, Rakerda ini selain dilakukan untuk melaksanakan konsolidasi organisasi serta pelayanan kepemudaan di Kota Cimahi, juga untuk menyatukan persepsi terkait dengan partisipasi Pemuda Kota Cimahi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Potensi pemuda di Kota Cimahi ini sangat banyak dan ketika visi pemuda ini sama, maka keterwakilan pemuda di legilatif atau eksekutip memiliki peluang untuk terwujudkan, dengan jumlah suara pemuda yang mencapai 30 persen lebih, diharapkan pemuda hari ini memiliki kesamaan visi agar bisa mencapai keterwakilan pemuda tersebut,” katanya.
Sementara, Asisten pemerintahan Setda Kota Cimahi Maria Fitriana menyampaikan, pada 2045 nanti Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun).
Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.
“JIka melihat fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut bonus demografi memang tidak bisa dihindari, kita harapkan juga para pemuda ini bisa menyalurkan hak politiknya secara benar,” paparnya.
