Cimahi - Cakupan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) bakal terus ditingkatkan Pemkot Cimahi untuk membatasi jumlah angka kelahiran agar Kota Cimahi tidak semakin padat.
Seperti diketahui, jumlah penduduk yang tak sebanding dengan luas wilayah menjadikan Kota Cimahi sebagai daerah dengan kepadatan tertinggi di Indonesia berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.
"Kepesertaan KB di kita sebenarnya tinggi dibandingkan daerah lain. Tapi akan terus kita tingkatkan," kata Plt Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) Kota Cimahi, Fitriani Manan, Jumat (30/10/2020).
Berdasarkan data DinsosP2KBP3A Kota Cimahi, kepesertaan KB di Kota Cimahi mencapai 73.915 atau 78,99 persen dari total 93.576 Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Cimahi. Kepesertaan masih didominasi pengguna KB jangka pendek.
Menurut Fitriani, program KB menjadi salah satu pilihan yang akan terus ditingkatkan untuk membatasi jumlah penduduk. Pihaknya juga sudah membentuk Kampung KB, yang nantinya akan dibentuk menjadi kampung berkualitas.
"Dari mulai remaja kita sudah intervensi, sekolah siaga kependudukan supaya mereka tau kesehatan reproduksinya. Terus pendewasaan usia perkawinan," katanya.
Fitriani melanjutkan, ditengah tingginya kepesertaan KB, yang menjadi permasalahan adalah arus urbanisasi yang sulit dibendung. Dimana warga yang sehabis melakukan perjalanan dari kampung halamannya kerap membawa keluarga atau temannya ke Kota Cimahi.
Pasalnya, Kota Cimahi masih memiliki daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi. "Di Cimahi kebanyakan kan pendatang. Itu yang membuat Cimahi padat. Cimahi kan daerah industri, banyak sekali buruh menyedot dari luar," ungkapnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Kota Cimahi, Maria Fitriani menambahkan, perkotaan seperti Cimahi memang kerap menjadi sasaran urbanisasi penduduk. Apalagi di Kota Cimahi banyak industri.
"Kedatangan cukup sulit di bendung. Kita kan daerah industri ini yang perlu perhatian karena mereka yang pulang datang ke sini bawa keluarga, temannya," katanya.
Ke depan, lanjut Maria, pihaknya akan lebih intensif lagi melakukan pengendalian penduduk melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sebab, semakin padat penduduk maka akan timbul permasalahan dari berbagai aspek.